DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ANTARA PENYELENGGARA NEGARA DAN PIHAK SWASTA

This study aims to determine the disparity of criminal sanctions against criminal acts of corruption committed by state officials and private parties carried out jointly. This research was carried out in the City of Serang, Banten Province, Specifically in the Corruption Courtat the Serang District Courtby obtaining verdict data. Further more, the data obtained are analysed qualitatively then described descriptively, which describes according to the problem then draws conclusions to determine the results. There sults of the study indicate that: (1) The application of material criminal law to the two perpetrators of corruption is using Article 3 of the Corruption Law. Like wise, Article 55 paragraph 1 of the first Criminal Code is appropriately applied to this case because the acts are carried out jointly. (2) Where as Article 18 of the Corruption Law is only fulfilled by the defendant of the private sector because it has been proven to enjoy the proceeds of corruption, the state administrators are not fulfilled because they have not been proven to enjoy the results. This is a consideration of the judge in the ruling, so that there is a disparity in criminal sanctions between state administrators and the private sector.

1.  UEU-Research-13301-16_0392.Image.Marked.pdf - 606 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN