KEJAHATAN PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Dengan derasnya arus informasi pada zaman sekarang ini dan semakin meluasnya pemakaian teknologi informasi yang diakses oleh semua kalangan masyarakat. Fenomena tentang anak sebagai korban dari penyalahgunaan pemakaian internet yang disebabkan oleh kemampuan si anak untuk mengakses program-program internet, termasuk program pornografi dianggap penulis sangat menarik untuk membahasnya dan ditinjau dari hukum perlindungan anak dimana anak yang seharusnya dipandang sebagai korban dapat diajukan tuntutan dan menjalani hukuman layaknya seorang pelaku tindak pidana yang telah melanggar UU Pornografi. Serta Bagaimana kedudukan anak dalam mengunduh internet yang mengandung program pornografi ditinjau dari UU No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi dan Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak dalam mengunduh internet yang mengandung program pornografi ditinjau UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Metode Penelitian menggunakan penelitian Normatif dan Studi Kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan memakai, Pendekatan Penelitian Deskriptif Teknik analisis bersifat kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah Untuk itu undang- undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi dalam pasal 15 mengatakan � Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.� Dalam undang-undang pornografi tidak ada pasal ancaman ketika anak- anak mengakses pornogafi dan pihak yang membiarkan anak- anak yang mengakses pornografi juga tidak diancam pidana. Dalam pasal 12 undang- undang pornografi dinyatakan: setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memamfatkan, membiarkan, meyalagunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan atau jasa pornografi. Untuk melindungi korban pornografi pasal 15 undang- undang pornografi menyatakan: �Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. Saran anak tersebut mengakses pornografi di internet, maka hal ini bertentang dengan pasal 4 ayat 1,2 dan pasal 5 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE bertentang dengan pasal 27 ayat 1. Sehingga perbuatan tersebut adalah larangan dalam mengakses pornografi.

1.  UEU-Research-13342-16_0413.pdf - 823 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN