KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL MENYATAKAN BATAL SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG MENGANDUNG CACAT ADMINISTRASI

Tanah merupakan salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat. Sehingga kepemilikannya memerlukan kepastian hukum. Untuk itu Pemerintah memberikan pelindungan hukum melalui pendaftaran tanah dengan menerbitkan sertipikat hak atasa tanah. Akan tetapi adaklalanya sertipikat yang diterbitkan mengandung cacat adaministrasi yang disebabkan banyak faktor tak terkecuali faktor yang berkaitan dengen kebenaran data fisik dan data yuridis. Bahwa cacat administrasi dari sertipikat tanah dapat mengakibatkan perbuatan hukum administrasi pertanahan yang meliputi : a) penerbitan Surat Keptusan Pembatalan dan/atau b) pencatatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang mengkaji norma dan asas-asas hukum mengenai cacat yuridis dalam penerbitan Sertipikat hak atas tanah yang mempunyai konsekuensi yuridis terhadap pembatalan Sertipikat, dengan menggunakan sifat penelitian diskriptif analistis yang dilakukan dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dam tersier dan selanjutnya dianilisa secara kualitatif dengan dengan pendekatan Perundang�undangan (statute approach).

1.  UEU-Research-13345-16_0416.pdf - 863 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN