ANALISA YURIDIS TENTANG GUGATAN GANTI RUGI YANG KURANG PIHAK TERKAIT PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL ( STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG PERKARA NOMOR : 333/PDT.G/2018/PN.TNG )

Tanah mempunyai fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan manusia, akan tetapi karena tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas sementara kebutuhan akan tanah terus meningkat seiring dengan meningkatnya pembangunan dan jumlah penduduk, situasi ini menimbulkan masalah pertanahan. Untuk itu diperlukan dukungan berupa jaminan kepastian hukum dalam pertanahan. Penulis melakukan analisa yuridis tentang gugatan ganti rugi yang kurang pihak terkait pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Perkara nomor : 333/Pdt.G/2018/PN.TNG, dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan keberatan pemohon untuk sebagian, dimana dalam proses pengadaan tanah yang terletak di Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang, dengan luas keseluruhan objek tanah 18.545M2,, menimbulkan polemik dan konflik atas penilaian ganti rugi yang dikeluarkan oleh pihak Apprasial. Berdasarkan undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pasal 1 ayat 10 ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. penelitian ini merupakan penelitian normatif. Karena objek dalam penelitian ini adalah objek dalam hukum khususnya asas-asas hukum tertulis, Penulis disini akan menganalisa Bagaimana proses pemberian uang ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol yang kurang pihak dan apa pemberian uang ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Dalam pengadaan tanah jasa penilai publik seharusnya melakukan pendekatan dengan pemegang hak atas tanah memberikan keyakinan, keberhasilan memberikan keyakinan akan memperlancar proses pengadaan tanah, sebaliknya jika gagal memberikan keyakinan kepada pemegang hak justru menghambat proses pengadaan tanah dimana keengganan pemegang hak untuk melepaskan tanahnya.

1.  UEU-Undergraduate-13711-cover.Image.Marked.pdf - 230 KB
2.  UEU-Undergraduate-13711-pernyataan.Image.Marked.pdf - 190 KB
3.  UEU-Undergraduate-13711-pengesahan.Image.Marked.pdf - 458 KB
4.  UEU-Undergraduate-13711-persetujuan.Image.Marked.pdf - 211 KB
5.  UEU-Undergraduate-13711-publikasi.Image.Marked.pdf - 623 KB
6.  UEU-Undergraduate-13711-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 528 KB
7.  UEU-Undergraduate-13711-abstrak.Image.Marked.pdf - 306 KB
8.  UEU-Undergraduate-13711-daftar isi.Image.Marked.pdf - 393 KB
9.  UEU-Undergraduate-13711-bab1.Image.Marked.pdf - 779 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN