SANKSI HUKUM PASAL 300 DAN 307 UNDANG_UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN(LLAJ) TERHADAP KENDARAAN BERMUATAN BARANG

Penelitian ini dilaksanakan guna menganalisa lebih lanjut mengenai pemberian sanksi tilang kepada para pengendara kendaraan bermuatan barang di jalan tol. Empat pengendara kendaraan bermuatan barang yang pernah mendapatkan sanksi tilang diwawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan valid mengenai pemberian sanksi tilang tersebut. Selanjutnya, informasi-informasi yang didapatkan dari keempat responden tersebut akan dianalisa dalam bentuk analisa kualitatif. Sebagai tambahan, informasi dari pihak berwenang juga akan digali lebih lanjut guna mendapatkan pandangan adil dari dua pihak. Dari hasil penelitian didapatkan informasi mengenai proses penerapan dua pasal yaitu Pasal 300 dan Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang digunakan oleh pihak berwenang dalam pemberian sanksi tilang bagi para pengendara kendaraan bermuatan barang. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor lain selain Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang digunakan oleh pihak berwenang dalam pemberian sanksi tilang bagi para pengendara kendaraan bermuatan barang.

1.  UEU-Undergraduate-13735-cover.Image.Marked.pdf - 263 KB
2.  UEU-Undergraduate-13735-pernyataan.Image.Marked.pdf - 215 KB
3.  UEU-Undergraduate-13735-pengesahan.Image.Marked.pdf - 223 KB
4.  UEU-Undergraduate-13735-persetujuan jurnal.Image.Marked.pdf - 356 KB
5.  UEU-Undergraduate-13735-persetujuan.Image.Marked.pdf - 197 KB
6.  UEU-Undergraduate-13735-publikasi.Image.Marked.pdf - 256 KB
7.  UEU-Undergraduate-13735-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 212 KB
8.  UEU-Undergraduate-13735-abstrak.Image.Marked.pdf - 139 KB
9.  UEU-Undergraduate-13735-daftar isi.Image.Marked.pdf - 150 KB
10.  UEU-Undergraduate-13735-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 221 KB
11.  UEU-Undergraduate-13735-bab1.Image.Marked.pdf - 383 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN