AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU PEMBATALAN PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEKAYU NOMOR 0012/PDT.G/2016/PA.SKY)

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.Adapun permasalahan dalam penelitian berdasarkan kasus putusan Pengadilan Agama Sekayu nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky adalah bagaimana batas daluwarsa permohonan pembatalan perkawinan yang dimana majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon yang telah daluwarsa menurut KHI dan Undang Undang perkawinan nomor 1 tahun 74.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang diperoleh dari data sekunder peraturan perundang-undangan dan metode analisa data kualitatif dengan mengambil data dari buku-buku dan sumber pustaka lainnya. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan perkawinan pemohon dan termohon batal karna hukum karna terjadi penipuan yang mana anak termohon adalah bukan anak biologis si pemohon. Maka dari itu untuk setiap pasangan yang akan melakukan perkawinan baiknya memberikan data-data yang sesuai dengan yang sebenarnya guna menghindari pembatalan perkawinan.

1.  UEU-Undergraduate-14062-cover.Image.Marked.pdf - 214 KB
2.  UEU-Undergraduate-14062-pernyataan.Image.Marked.pdf - 175 KB
3.  UEU-Undergraduate-14062-pengesahan.Image.Marked.pdf - 182 KB
4.  UEU-Undergraduate-14062-persetujuan.Image.Marked.pdf - 174 KB
5.  UEU-Undergraduate-14062-publikasi.Image.Marked.pdf - 192 KB
6.  UEU-Undergraduate-14062-persetujuan jurnal.Image.Marked.pdf - 227 KB
7.  UEU-Undergraduate-14062-abstrak.Image.Marked.pdf - 207 KB
8.  UEU-Undergraduate-14062-daftar isi.Image.Marked.pdf - 219 KB
9.  UEU-Undergraduate-14062-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 291 KB
10.  UEU-Undergraduate-14062-bab1.Image.Marked.pdf - 387 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN