PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN KASET (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:85/PID/B/2013/PN.TEBO)

Pembajakan hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta sangat memprihatinkan, terutama pembajakan atas karya cipta di bidang musik, Pembajakan atas karya cipta musik ini dilakukan lewat berbagai media, baik itu berupa kaset, CD, VCD, DVD, MP3, dll. Khusus mengenai pembajakan kaset, Indonesia dari tahun ke tahun makin marak saja tindakan pembajakan. Munculnya pembajakan ini tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi dan sosial masyarakat menjadi kian merosot dan tidak teratur. Melihat kondisi tersebut, penelitian ini akan menjawab permasalahan : 1. Bagaimana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu rekaman dari para pelaku pembajakan kaset. 2. Bagaimana pelaksanaan UU Hak Cipta di Indonesia khususnya yang menyangkut tindak pidana pembajakan kaset pada kasus HENDRI Als EMON Bin MAAS bila ditinjau dengan peraturan baru yaitu Undang-Undang No 28 Tahun 2014 khusus nya pada pasal 113 (4). 3. Bagaimana Pengaruh terhadap aturan sanksi pidana, kepada pelanggar Hak Cipta khususnya pada Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam penguraian dan penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan metode normative. Metode normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai objek penulisan. Dalam hal ini pengumpulan data-data dilakukan melalui sarana kepustakaan yakni dengan cara mempelajari dan menganalisa secara sistematik dengan membaca buku-buku, peraturan-peraturan dan bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Sumber Data Data Sekuder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka hasil penelitian kepustakaan berupa buku-buku dan bahan bacaan lain yang relevan dengan hasil putusan Mahkamah Agung No. 85/pid/B/2013/PN.Tebo. Munculnya pembajakan CD / VCD di Indonesia tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada dimasyarakat kita, dimana setelah adanya krisis ekonomi yang melanda Negara kita, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat kita menjadi kian merosot dan tidak teratur. Berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi sering kali merasa diuntungkan dengan sangat murahnya harga kaset CD / VCD hasil bajakan. Hendaknya peranan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta musik dan lagu khususnya dalam kasus-kasus pembajakan dalam bentuk Compact Disc (CD) ataupun Video Compact Disc (VCD) lebih ditingkatkan dan bertindak tegas bagi para pelanggar hak cipta musik dan lagu tersebut, mengingat masih banyaknya para pelanggar hak cipta musik dan lagu yang lolos dari sanksi hukum.

1.  UEU-Undergraduate-14170-cover.Image.Marked.pdf - 555 KB
2.  UEU-Undergraduate-14170-pernyataan.Image.Marked.pdf - 651 KB
3.  UEU-Undergraduate-14170-pengesahan.Image.Marked.pdf - 662 KB
4.  UEU-Undergraduate-14170-persetujuan.Image.Marked.pdf - 657 KB
5.  UEU-Undergraduate-14170-abstrak.Image.Marked.pdf - 301 KB
6.  UEU-Undergraduate-14170-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 841 KB
7.  UEU-Undergraduate-14170-daftar isi.Image.Marked.pdf - 302 KB
8.  UEU-Undergraduate-14170-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 303 KB
9.  UEU-Undergraduate-14170-lampiran.Image.Marked.pdf - 0 KB
10.  UEU-Undergraduate-14170-bab1.Image.Marked.pdf - 2824 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN