TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG � UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG � UNDANG NOMOR 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pada dasarnya dalam konteks Negara hukum Indonesia, kita harus menimbang segala perilaku bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa lalu di implementasikan ke dalam hukum, artinya, antar warga negara dapat saja berbeda pendapat dalam suatu hal, namun hal tersebut harus dikembalikan pada kajian hukum untuk mendapatkan �status yuridis‟-nya: apakah dapat dibenarkan ataukah tidak? Taat pada norma hukum positif (norma hukum yang sedang berlaku) adalah suatu konsesipatriotisme yang paling utama sebagai sendi-sendi perilaku konstitusionalis dalam bernegara, sebab dari sanalah dapat disemai keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum Basis hukum yang dapat digunakan sebagai peluang untuk melindungi anak maupun menjerat para pelaku tindak kekerasan seksual, fisik dan perdagangan anak adalah Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ketentuanya terdapat dalam pasal 80 ayat (1) ,pasal 81 ayat (1) dan (2) , pasal 82 ayat (1).Pada putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN.Idm majelis hakim lebih mengarah kepada dakwaan pasal 80 Ayat (1) yaitu�Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak� Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Menjatuhkan pidana pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dan denda sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).Yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum terkait dengan kronologis para saksi, korban dan terdakwa seharusnya majelis hakim lebih jeli untuk mengungkap dan memutuskan atau menjatuhkan sanksi pidana penjara sesuai dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 300 juta rupiah. Agar memiliki efek jera bagi pelaku tersebut

1.  UEU-Undergraduate-14179-cover.Image.Marked.pdf - 269 KB
2.  UEU-Undergraduate-14179-pernyataan.Image.Marked.pdf - 851 KB
3.  UEU-Undergraduate-14179-pengesahan.Image.Marked.pdf - 1254 KB
4.  UEU-Undergraduate-14179-persetujuan.Image.Marked.pdf - 698 KB
5.  UEU-Undergraduate-14179-publikasi.Image.Marked.pdf - 1017 KB
6.  UEU-Undergraduate-14179-persetujuan jurnal.Image.Marked.pdf - 276 KB
7.  UEU-Undergraduate-14179-abstrak.Image.Marked.pdf - 385 KB
8.  UEU-Undergraduate-14179-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 457 KB
9.  UEU-Undergraduate-14179-daftar isi.Image.Marked.pdf - 397 KB
10.  UEU-Undergraduate-14179-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 386 KB
11.  UEU-Undergraduate-14179-putusan 02_Pid.Sus_2015_PN.Idm..Image.Marked.pdf - 615 KB
12.  UEU-Undergraduate-14179-bab1.Image.Marked.pdf - 443 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI MEDIA SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH)
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)