ANALISIS HUKUM PERAN PEMBANTU DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP TERDAKWA YANG MERUPAKAN ANGGOTA POLRI

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana pada tindak pidana Perdagangan Manusia yang dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2015/PN.Atb . Dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim pada tindak pidana Perdagangan Manusia yang dilakukan Oleh Oknum Anggota POLRI putusan Nomor : 2470 /K/pid.Sus/2015 Penelitian ini dilakukan di kota Jakarta yaitu Pengadilan Negri Atambua Kupang. Dengan mempelajari data yang diperoleh dari hasil kepustakaan yaitu putusan Nomor : 2470-K/Pid.Sus/2015, buku- buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas. Hasil yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut : Norma Keprajuritan dalam Putusan Nomor: 2470-K/Pid.Sus/2015 Pengadilan Negri Kupang apakah sudah tepat karena dakwaan dalam putusan pidana 3 bulan penjara serta apakah ada unsur pemaaf dalam UU yang berlaku dalam peraturan Jaksa Penuntut Umum, yang telah dipilih oleh hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 dan 4 Jo 10 UURI No.21 tahun 2007 peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia, serta pidana tambahan yakni kejahatan jabatan, Putusan ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negri menurut penulis telah tidak ada kesesuaian karena semua unsur dalam dakwaan alternatif telah terpenuhi karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti serta dengan alat bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 2 dan 4 Jo 10 UU RI No 21 Tahun 2007.

1.  UEU-Undergraduate-14198-cover.Image.Marked.pdf - 228 KB
2.  UEU-Undergraduate-14198-pernyataan.Image.Marked.pdf - 492 KB
3.  UEU-Undergraduate-14198-pengesahan.Image.Marked.pdf - 503 KB
4.  UEU-Undergraduate-14198-persetujuan publikasi.Image.Marked.pdf - 550 KB
5.  UEU-Undergraduate-14198-publikasi.Image.Marked.pdf - 721 KB
6.  UEU-Undergraduate-14198-persetujuan.Image.Marked.pdf - 466 KB
7.  UEU-Undergraduate-14198-abstrak.Image.Marked.pdf - 376 KB
8.  UEU-Undergraduate-14198-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 436 KB
9.  UEU-Undergraduate-14198-daftar isi.Image.Marked.pdf - 457 KB
10.  UEU-Undergraduate-14198-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 627 KB
11.  UEU-Undergraduate-14198-bab1.Image.Marked.pdf - 588 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN