TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN NOMOR.246/PDT.P/2017/PN.JKT.SEL MENGENAI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMEGANG SAHAM UNTUK DIBERIKAN IJIN PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATA

Skripsi ini membahas mengenai Permohonan Pemanggilan RUPS Luar Biasa yang diajukan oleh Pemegang Saham kepada Pengadilan Negeri dikarenakan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan mengambil studi kasus Permohonan Nomor.246/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel tentang penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang melewati jangka waktu pada PT Pantoru Mas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Dalam kasus ini, Pemegang saham mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar seluruh Pemegang Saham dipanggil untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa, Pemegang Saham mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan Direksi dan Dewan Komisaris sudah habis habis masa jabatannya berdasar pada Pasal 80 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak Permohonan tersebut dengan didasarkan pada pertimbangan hukum Pemohon tidak melakukan pemanggilan internal terlebih dahulu, sedangkan yang diatur dalam Pasal 79 ayat Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah mengenai penyelenggaraan RUPS harus didahului permintaan berupa surat tercatat kepada Direksi yang disampaikan oleh pemegang saham dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemegang Saham tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 UUPT. Skripsi ini juga membahas mengenai dampak bagi PT Pantoru Mas akibat ditolaknya Permohonan pemanggilan RUPS Luar Biasa oleh Majelis Hakim Pengailan Negeri Jakarta Selatan mengakibatkan Perseroan menggunakan Direksi non aktif, Perseroan terancam Likuidasi, dan untuk menghindari itu semua lebih baik diadakan Circular Resolution.

1.  UEU-Undergraduate-14356-cover.Image.Marked.pdf - 214 KB
2.  UEU-Undergraduate-14356-pengesahan.Image.Marked.pdf - 311 KB
3.  UEU-Undergraduate-14356-pernyataan.Image.Marked.pdf - 302 KB
4.  UEU-Undergraduate-14356-persetujuan.Image.Marked.pdf - 270 KB
5.  UEU-Undergraduate-14356-publikasi.Image.Marked.pdf - 352 KB
6.  UEU-Undergraduate-14356-abstrak.Image.Marked.pdf - 1047 KB
7.  UEU-Undergraduate-14356-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 1060 KB
8.  UEU-Undergraduate-14356-daftar isi.Image.Marked.pdf - 1060 KB
9.  UEU-Undergraduate-14356-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 1059 KB
10.  UEU-Undergraduate-14356-bab1.Image.Marked.pdf - 463 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN