KEWENANGAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika dalam melakukan tindak pidana. Sebagai penegak hukum, penyidik juga harus memiliki kewenangan khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mengungkap tindak pidana narkotika hal mana belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan penyidik untuk menggunakan sarana teknologi informasi, khususnya penyadapan dan perolehan call detail record dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kekuatan atas barang atau alat bukti yang diperoleh dengan menggunakan sarana teknologi informasi dalam proses persidangan khususnya untuk tindak pidana narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pengolahan data menggunakan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama adalah penyadapan merupakan kewenangan atributif penyidik dari Badan Narkotika Nasional saja dengan berdasarkan perintah pengadilan walaupun dalam keadaan mendesak kewenangan ini bisa dilakukan secara diskresi. Seharusnya penyidik Polri pun diberi kewenangan yang sama dengan penyidik BNN dalam hal penyidikan khususnya sehubungan dengan penyadapan karena Undang-undang narkotika tidak membedakan cakupan tindak pidana narkotika yang dapat disidik oleh penyidik Polri maupun penyidik BNN. Selain itu penyidik Polri juga memiliki kualitas yang sama dan didukung peralatan yang setara dengan penyidik BNN dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika. Penyidik BNN dan penyidik Polri seharusnya memiliki kewenangan untuk memperoleh call detail record untuk kepentingan penyidikan. Dalam kedua hal, baik penyadapan maupun perolehan CDR, izin pengadilan seharusnya tidak diperlukan. Selanjutnya disimpulkan juga bahwa alat bukti dari teknologi informasi dapat digunakan untuk memenuhi minimum bewijs namun kekuatan pembuktiannya tetap ditentukan oleh kewenangan hakim dengan melihat keterkaitan antara alat bukti.

1.  UEU-Master-14422-cover.Image.Marked.pdf - 236 KB
2.  UEU-Master-14422-pengesahan.Image.Marked.pdf - 245 KB
3.  UEU-Master-14422-pernyataan.Image.Marked.pdf - 368 KB
4.  UEU-Master-14422-abstrak.Image.Marked.pdf - 328 KB
5.  UEU-Master-14422-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 329 KB
6.  UEU-Master-14422-daftar isi.Image.Marked.pdf - 332 KB
7.  UEU-Master-14422-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 447 KB
8.  UEU-Master-14422-bab1.Image.Marked.pdf - 392 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI MEDIA SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH)
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)