KEDUDUKAN KOMISARIS INDEPENDEN PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN UNTUK MENCIPTAKAN KONDISI BANK YANG SEHAT

Sebagaimana diketahui bahwa sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 di beberapa negara, telah berdampak buruk pada perekonomian nasional Krisis perbankan nasional juga ditandai dengan turunnya kepercayaan antar bank nasional sehingga bank mengalami kerugian operasional dan adanya campur tangan (intervensi) yang tidak sehat dari Pengurus Bank, dalam hal ini Direktur Utama dan Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk Mengetahui status kedudukan Dewan Komisaris di dalam PT. Bank Pembangunan Daerah.Untuk Mengetahui fungsi pengawasannya secara efektif tanpa campur tangan siapapun di PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku untuk menciptakan kondisi bank yang sehat.Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode empiris normatif terdiri atas penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektivitas hukum, Studi dokumen dilakukan pada perpustakaan dan wawancara di Bank Pembangunan Daerah Maluku.Dewan Komisaris memiliki kedudukan yang sangat penting untuk melindungi kepentingan pemilik. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Dewan Komisaris ikut menetapkan arah tujuan dan memformulasikan kebijakan, melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan usaha bank secara keseluruhan termasuk menyetujui anggaran dan mengawasi pelaksanaannya, dan melakukan langkah-langkah agar bank tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. pelaksanaan pengawasan Komisaris Independen pada Bank Pembangunan Daerah Maluku belum berjalan secara optimal hal dikarenanakan Belum dapat dipisahkan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi manajemen bank.Oleh karena itu Perlu dibuatkan suatu ketentuan yang secara tegas melarang pemegang saham bank agar terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan operasional perbankan, hal demikian penting agar terciptanya kondisi tata kelola perbankan yang sehat. perlu dibuatkan suatu payung hukum atau ketentuan oleh regulator perbankan yang melarang pemegang saham memberhentikan Komisaris Independen, sebelum lebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak OJK untuk membuktikan apakah terdapat kesalahan yang telah dilakukan Komisaris Independen dimaksud atau tidak.

1.  UEU-Master-14506-COVER.Image.Marked.pdf - 134 KB
2.  UEU-Master-14506-PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 290 KB
3.  UEU-Master-14506-PERNYATAAN.Image.Marked.pdf - 355 KB
4.  UEU-Master-14506-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 124 KB
5.  UEU-Master-14506-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 124 KB
6.  UEU-Master-14506-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 258 KB
7.  UEU-Master-14506-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 301 KB
8.  UEU-Master-14506-BAB1.Image.Marked.pdf - 402 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN