TANGGUNG JAWAB PERSONAL GUARANTEE ATAS WANPRESTASI DEBITOR PKPU TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan ke Pengadilan Niaga apabila debitor atau salah satu dari kreditor memperkirakan tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih., Seperti yang diajukan oleh PT. Kembang Delapan Delapan Multifinace (Pemohon) yang merupakan perusahaan pembiaayaan yang tidak dapat melakukan pembayaran utang baik pokok maupun bunga kepada para kreditornya. Atas proposal yang diajukan oleh debitor menengenai restrukturisasi utangnya, keditor menginginkan agar Chandra Yahya sebagai personal Guarantee dapat menjamin terlaksananya perjanjian perdamaian tersebut. Setelah perjanjian perdamaian tersebut disetujui kreditor dan disahkan oleh pengadilan (homologasi,) perjanjian perdamaian tersebut menjadi alas hak yang mengikat baik bagi kreditor dengan debitor maupun personal guarantee. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang proses pengajuan permohonan PKPU, proses homologasi dalam PKPU dan akibat hukum yang ditimbulkan dari homologasi terhadap personal guarantee dalam hal Debitor PKPU wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa dengan adanya perlambatan ekonomi yang berimbas kepada lndustri dan usaha perseroan yang mengakibatkan Pemohon PKPU mengalami kendala dalam pembayaran atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para kreditornya. Permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UUK PKPU sehingga hakim tidak menemukan adanya alasan untuk menolak permohonan tersebut. Debitor PKPU kemudian mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor yang selanjutnya dilakukan restrukturisasi utang yang meliputi mekanisme pembayaran utang pokok dan pengurangan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan, konversi utang kepada saham dan adanya pihak ketiga sebagai penjamin (personal Guarantee) dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya Personal Guarantee yang telah melepaskan hak istimewanya dalam perjanjian perdamaian memberikan hak bagi kreditor untuk menuntut secara langsung Personal Guarantee apabila debitor PKPU wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian perdamain. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor terhadap Personal Guarantee adalan upaya hukum perdata biasa dengan mengajukan gugatan wanprestasi atau upaya hukum kepailitan sepanjang syarat dua kreditor atau lebih dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah terpenuhi.

1.  UEU-Master-14516-COVER.Image.Marked.pdf - 225 KB
2.  UEU-Master-14516-PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 470 KB
3.  UEU-Master-14516-PERNYATAAN.Image.Marked.pdf - 608 KB
4.  UEU-Master-14516-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 198 KB
5.  UEU-Master-14516-ABSTRAC.Image.Marked.pdf - 270 KB
6.  UEU-Master-14516-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 340 KB
7.  UEU-Master-14516-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 204 KB
8.  UEU-Master-14516-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 358 KB
9.  UEU-Master-14516-BAB1.Image.Marked.pdf - 490 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN