PENERAPAN PRINSIP SHARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN DI NEGARA INGGRIS DAN INDONESIA DALAM KONTRAK PENGELOLAAN KEUANGANNYA (FINANCIAL CONTRACT)

Penerapan kembali ekonomi keuangan syariah di Inggris dan Indonesia, yang strateginya ditujukan kepada industri perbankan syariah. Tujuannya diharapkan untuk menstabilkan dan meningkatkan keuangan dan ekonomi negara setelah krisis ekonomi global 2007 / 2008. Selama proses penerapan prinsip Syariah kedua negara memiliki kendala, dalam hal pengembangan produk dan tujuan yang ingin dicapai dan peraturan yang harus dipenuhi. yang terkait dengan hukum syariah dan hukum negara yang berlaku.Pengembangan produk yang menerapkan kontrak manajemen keuangan Syariah,di Inggris, hanya beberapa saja yang dikembangkan tetapi masih mampu memenuhi kebutuhan pasar dan pencapaian target. Di Indonesia, produk yang dibuat masih bertolok ukur kepada bank konvensional oleh sebab itu beberapa produk terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga investasi tidak berkembang dengan baik. Dalam penerapan syariah dengan peraturan di Inggris yang dibuat oleh FSA (Otoritas Jasa Keuangan) tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di Indonesia peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan juga fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara global telah disepakati sesuai dengan konvensi syariah yang terkandung dalam hukum Islam, tetapi dalam mekanisme pelaksanaan dan beberapa peraturannya masih ada yang tidak konsisten dengan hukum Islam yang taat yang sesuai dengan Ilmu Ushul Fiqh.

1.  UEU-Master-14517-COVER.Image.Marked.pdf - 131 KB
2.  UEU-Master-14517-PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 162 KB
3.  UEU-Master-14517-PERNYATAAN.Image.Marked.pdf - 173 KB
4.  UEU-Master-14517-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 264 KB
5.  UEU-Master-14517-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 144 KB
6.  UEU-Master-14517-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 270 KB
7.  UEU-Master-14517-DAFTAR LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 125 KB
8.  UEU-Master-14517-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 604 KB
9.  UEU-Master-14517-LAMPIRAN - permohonan valas.Image.Marked.pdf - 377 KB
10.  UEU-Master-14517-BAB1.Image.Marked.pdf - 948 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN