INDUSTRI LAYANAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI DITINJAU DALAM SISI KEADILAN BAGI KONSUMEN

Perkembangan layanan keuangan di dunia pada masa sekarang sudah sedemikian majunya, sehingga masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan industri keuangan. Layanan tersebut bisa berupa mengajukan permohonan kredit, membayar berbagai tagihan, transfer ataupun menabung. Hal yang sangat diminati oleh masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan pada saat ini yaitu kemudahan dalam memperoleh pinjaman yang tanpa diikuti dengan persyaratan yang rumit serta jaminan tambahan yang sulit. Sudah lama masyarakat hanya mengetahui bahwa Bank adalah satusatunya lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat dalam layanan keuangan baik dalam hal layanan pinjam dan layanan simpan. Dalam perkembangannya, layanan keuangan ber basis selayaknya industri perbankan berkembang sedemikian luas dalam berbagai jenis institusi layanan keuangan seperti leasing, multi finance, koperasi simpan pinjam, modal ventura, atau sebuah layanan keuangan yang sedang dikenal saat ini yaitu layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology / fintech). Layanan Keuangan berbasis teknologi sangat memudahkan masyarakat mengajukan permohonan kredit dengan kemudahan survey yang juga menggunakan teknologi serta persetujuan atas permohonan kredit yang dilakukan oleh komite kredit dengan menggunakan aplikasi teknologi. Dengan berbagai kemudahan yang dinikmati oleh masyarakat untuk menjangkau layanan kredit dalam industri keuangan, maka tentunya proses layanan tersebut dapat lebih cepat dibandingkan dengan layanan secara konvensional. Namun dalam perkembangannya, layanan industri keuangan berbasis teknologi menimbulkan aspek lanjutan nya yang dapat ber implikasi pada permasalahan penyimpangan dalam ranah perdata dan juga ranah pidana.

1.  UEU-Journal-14571-11_0126.pdf - 315 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN