PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015 (PERBANDINGAN DENGAN NEGARA BAGIAN LOUISIANA)

Perubahan peraturan perjanjian perkawinan di Indonesia dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dirasa dapat menimbulkan permasalahan. Karena dimungkinkannya pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan merupakan hal yang relatif baru, perbandingan peraturan dan perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan di wilayah Louisiana yang telah mengenal perjanjian serupa terlebih dahulu dapat memberikan perspektif yang lebih luas. Penelitian ini mencoba membandingkan peraturan perjanjian perkawinan di Indonesia dan di Louisiana, serta membandingkan perjanjian perkawinan di Indonesia dan di Louisiana secara Yuridis Normatif. Di Negara Bagian Louisiana di Amerika Serikat, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan Indonesia misalnya mengenai tata cara pembuatan perjanjian perkawinan dan perlindungan pihak ketiga. Di sisi lain, perjanjian perkawinan di Louisiana memiliki ketentuan yang dapat mencegah terjadinya sengketa yang berlarut-larut dan dapat memberikan perlindungan kepada pihak yang memerlukannya di dalam perjanjian perkawinan. Peraturan mengenai perjanjian perkawinan di Louisiana lebih komprehensif dan meskipun terdapat perbedaan budaya dengan di Indonesia, terdapat ketentuan dalam perjanjian perkawinan di Louisiana yang dapat melengkapi perjanjian perkawinan di Indonesia.

1.  UEU-Undergraduate-14651-cover.Image.Marked.pdf - 312 KB
2.  UEU-Undergraduate-14651-halaman pengesahan.Image.Marked.pdf - 429 KB
3.  UEU-Undergraduate-14651-halaman persetujuan.Image.Marked.pdf - 409 KB
4.  UEU-Undergraduate-14651-halaman pernyataan keaslian.Image.Marked.pdf - 419 KB
5.  UEU-Undergraduate-14651-halaman persetujuan publikasi.Image.Marked.pdf - 460 KB
6.  UEU-Undergraduate-14651-abstrak.Image.Marked.pdf - 420 KB
7.  UEU-Undergraduate-14651-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 429 KB
8.  UEU-Undergraduate-14651-daftar isi.Image.Marked.pdf - 430 KB
9.  UEU-Undergraduate-14651-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 648 KB
10.  UEU-Undergraduate-14651-lampiran.Image.Marked.pdf - 900 KB
11.  UEU-Undergraduate-14651-bab1.Image.Marked.pdf - 630 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN