KLAUSULA BAKU GO-PAY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pencantuman klausula baku yang merupakan isi dan syarat-syarat dalam suatu perjanjian merupakan hal yang tidak dapat dihindari ini merupakan wujud dari kebebasan berkontrak bagi para pelaku usaha dan konsumen. Tetapi bagi konsumen, ini merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena konsumen dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menerima perjanjian tersebut atau menolaknya. Oleh hukum diragukan apakah perjanjian baku ini sah dan mengikat. Poin penting yang menjadi rumusan masalah yakni Bagaimanakah kedudukan dan keabsahan klausula baku pada Go-Pay Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Klausula-klausula apa saja dalam Syarat dan Ketentuan Gopay yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga merugikan konsumen dalam memperoleh hak-haknya terhadap Gopay. tinjauan umum tentang klausula baku, keabsahan pencantuman klausula baku ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni melalui proses penelitian terhadap bahan pustaka yang kemudian dianalisa berdasarkan kaitannya dengan rumusan permasalahan. Penggunaan klausula baku bersifat praktis dan sangat menguntungkan mengingat banyaknya kontrak yang dibuat oleh pelaku usaha dalam satu harinya. Dalam pelaksanaannya banyak sengketa yang terjadi yang timbul akibat permasalahan mengenai klausula baku. Peran pemerintah dan BPSK diperlukan dalam mengawasi penggunaan klausula baku. Selain itu baik pelaku usaha maupun konsumen hendaknya memiliki iktikad baik dalam melaksanakan kontrak.

1.  UEU-Undergraduate-15005-cover.Image.Marked.pdf - 217 KB
2.  UEU-Undergraduate-15005-persetujuan.Image.Marked.pdf - 344 KB
3.  UEU-Undergraduate-15005-pernyataan.Image.Marked.pdf - 361 KB
4.  UEU-Undergraduate-15005-pengesahan.Image.Marked.pdf - 371 KB
5.  UEU-Undergraduate-15005-publikasi.Image.Marked.pdf - 399 KB
6.  UEU-Undergraduate-15005-abstrak.Image.Marked.pdf - 309 KB
7.  UEU-Undergraduate-15005-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 558 KB
8.  UEU-Undergraduate-15005-daftar isi.Image.Marked.pdf - 551 KB
9.  UEU-Undergraduate-15005-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 458 KB
10.  UEU-Undergraduate-15005-lampiran.Image.Marked.pdf - 457 KB
11.  UEU-Undergraduate-15005-bab1.Image.Marked.pdf - 509 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN