KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) DALAM HAL PENGUASAAN DAN PEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI BALI OLEH WARGA NEGARA ASING

Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber alamnya mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga menarik banyak warga negara asing untuk berinvestasi, khususnya Bali. Hukum tanah di Indonesia tidak mengizinkan warga Negara asing untuk memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Hanya warga Negara Indonesia saja yang diperbolehkan untuk memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Kondisi ini membuat warga Negara asing mencari jalan lain dengan membuat perjanjian Nominee antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, yakni dengan meminjam nama warga negara Indonesia (nominee) untuk didaftarkan sebagai pemilik atas tanah hak milik tersebut. Perjanjian nominee merupakan perjanjian simulasi atau pura-pura, disebabkan tidak adanya peraturan yang mengatur jelas tentang Perjanjian Nominee, maka perjanjian ini sering digunakan oleh warga asing untuk melakukan transaksi tanah di Bali. Akibat dari perjanjian nominee yang melanggar ketentuan pada pasal 26 ayat (2) UUPA dan syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran yang jelas bahwa perjanjian nominee dilarang karena merupakan penyelundupan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang penguasaan dan pemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing.

1.  UEU-Undergraduate-15477-cover.Image.Marked.pdf - 150 KB
2.  UEU-Undergraduate-15477-pengesahan.Image.Marked.pdf - 425 KB
3.  UEU-Undergraduate-15477-persetujuan.Image.Marked.pdf - 336 KB
4.  UEU-Undergraduate-15477-pernyataan.Image.Marked.pdf - 411 KB
5.  UEU-Undergraduate-15477-abstrak.Image.Marked.pdf - 222 KB
6.  UEU-Undergraduate-15477-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 224 KB
7.  UEU-Undergraduate-15477-daftar isi.Image.Marked.pdf - 311 KB
8.  UEU-Undergraduate-15477-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 183 KB
9.  UEU-Undergraduate-15477-publikasi.Image.Marked.pdf - 490 KB
10.  UEU-Undergraduate-15477-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 183 KB
11.  UEU-Undergraduate-15477-bab1.Image.Marked.pdf - 297 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN