PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 26 K/PDT.SUS-PHI/2019)

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan penyebab yang paling sering muncul dalam Perselisihan Hubungan Industrial. Mengenai Perselisihan Hubungan Industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 ini, memberikan kedudukan yang jelas mengenai sengketa yang timbul dalam Hubungan Industrial. Penyelesaian sengketa dalam Hubungan Industrial menurut UU No. 2 Tahun 2004 dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui jalur di luar pengadilan (Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase) dan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat diadakannya suatu perjanjian tersebut. Bahwa hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat terikat berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebagaimana diatur dalam pasal 395 KUHD pasal 1 angka 5 dan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelaut an Juncto pasal 1 angka 5 Permenhub Nomor 84 Tahun 2003 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Juncto Undang undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Perjanjian Kerja Laut bersifat khusus (Lex Specialis ), maka berlakulah azas �lex specialis derogate legi generali�. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah tentang Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Pengusaha (PT. Onasis Indonesia dan PT. Royal Asia Maritim) terhadap Marjan Lantang dan kawan kawan (Pekerja) dengan alasan pekerjaan telah selesai dan tanpa diberikan kompensasi Ganti Rugi kepada para Pekerja. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan normatif. Jika terjadi perselisihan hubungan kerja antara awak kapal dengan Pengusaha pelayaran, upaya pertama kali yang harus dilakukan adalah perundingan antara Pengusaha dan pekerja/awak kapal. Apabila perundingan secara bipartit gagal dalam mencapai sebuah kesepakatan bersama, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat menyampaikan gugatannya kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, dimana perusahaan tersebut berdomisili. Hasil penelitian Penulis menunjukkan bahwa terdapat kekeliruan dalam Amar Putusan Majelis Hakim di tingkat Kasasi khususnya dalam menetapkan jenis Perjanjian Kerja yang dibuat antara Pengusaha dan Pekerja.

1.  UEU-Article-16198-5_0340.pdf - 371 KB

• KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK
• ANALISIS HUKUM ATAS PEMILIHAN KONTRAK ALBUM DENGAN RUMAH LABEL MUSIK BAGI ARTIS / BAND, SERTA UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN APABILA LABEL MUSIK TIDAK MELAKUKAN PROMOSI ALBUM
• KAJIAN HUKUM TERHADAP ISTILAH DALAM HUKUM KONTRAK EKSPOR MINERAL STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN No. 48/PDT/2014/PT.DKI
• ANALISIS KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL SERTA KONTRAK PINJAMAN PEMAIN BERDASARKAN HUKUM KETENAGA KERJAAN DAN HUKUM PERDATA
• TINJAUAN YURIDIS ATAS LEGALITAS TERM SHEET AGREEMENT DAN KONSEKUENSI PEMBERLAKUAN HUKUM BAHRAIN DALAM PERJANJIAN
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1065/Pdt.SusPHI/2016)
• WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA PEMBANGUNAN GEDUNG ANTARA PT. MANITO WORLD DENGAN CV.UMMY SOERDJATIE (Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/PDT.G/2016/PN.CBD)

• PROSES PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DILAKUKAN MELALUI P4 DAERAH DAN P4 PUSAT
• Tinjauan Hukum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alasan Perusahaan Melakukan Efisiensi, Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 20/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.012/PUU-I/2003. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.611 K/PDT.SUS/2009)
• ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG MELAHIRKAN (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 69/G/2014/PHI.Sby Tahun 2014)
• PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UNDANG - UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEBAGAI AKIBAT PENJUALAN SAHAM (AKUISISI) PERUSAHAAN PT. BIMA MITRA FARMA TANGERANG
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA ALASAN EFISIENSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU-IX/2011 (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 69 K/PDT.SUS-PHI/2017)
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK KARENA PEKERJA MELANGGAR DISIPLIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 277 K/PDT.SUS-PHI/2017)
• KAJIAN TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH PROSES DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI NOMOR 429 K/PDT.SUS-PHI/2019)
• ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN DIKUALIFIKASIKAN MENGUNDURKAN DIRI (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI NOMOR : 793 K/PDT.SUS-PHI/2017)