PANDEMIC COVID-19 SEBAGAI SUATU KEADAAN DILUAR KEKUASAN (FORCE MAJEURE) DALAM KREDIT PERBANKAN

Wabah virus Corona merabak di seluruh dunia dan World Health Organization menetapkan status pandemic Corona Virus Desease 19 yang juga melanda Indonesia dan pemerintah menetapkan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang oleh karenanya pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengakibatkan terhentinya kegiatan perkantoran dan mengakibatkan pula gelombang Pemutusan Hubungan Kerja dimana-mana. Kondisi demikian menyebabkan tidak dapatnya dipenuhinya kewajiban sesuai perjanjian kredit karena keadaan yang berada di luar kekuasaan para pihak (Force Majeure). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bersifat diskriptif analistis dengan menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan alat pengumpul bahan hukum studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dimana hasil penelitian dianalisis secara kualitatif terkait dengan pandemic Corona Virus Desease 19 sebagai keadaan Force Majeure.

1.  UEU-Journal-16231-5_0341.pdf - 795 KB

• TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN PENGURUS PERBANKAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA HUKUM PERBANKAN ( STUDI KASUS PUTUSAN MA No.2152/Pid.sus/2008 )
• UPAYA HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK OBJEK JAMINAN KREDIT PADA INDUSTRI PERBANKAN (Studi Kasus Putusan Nomor 2628 K/Pdt/2017)
• PERLINDUNGAN HUKUM BANK MANDIRI DALAM PEMBERIAN KREDIT ( Studi Kasus Putusan Nomor. 74/Pid.Sus,-TPK/2018/PN.Bdg )

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN