PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KARYAWAN YANG MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN KERJA

Tenaga kerja memiliki peran penting didalam perusahaan karena tanpa adanya tenaga kerja, perusahaan tidak dapat berjalan dengan lancar. Pentingnya peran tenaga kerja sehingga perlu adanya perlindungan yang melindungi tenaga kerja terutama dalam melaksanakan kewajibannya dalam bekerja. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan landasan bagi para pihak dalam melaksanakan kewajibannya. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan salah satu kewajiban bagi para pemberi kerja untuk mendaftarkan karyawannya dan merupakan hak bagi para karyawan untuk didaftarkan sebagai anggota program jaminan sosial. Tetapi pada prakteknya masih terdapat beberapa perusahan yang lalai dalam hal jaminan sosial salah satunya yaitu PT.X. Dimana terjadi kepada salah satu tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan tenaga kerjanya yaitu Ade (Alm) meninggal dunia. Selain itu, ahli waris Ade (Alm) juga tidak mendapatkan hak-haknya seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Undang-Undang dan Studi Kasus secara kualitatif. PT.X melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat dikenakan sanksi oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan juga dapat dilaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja. PT.X seharusnya melaksanakan kewajibannya dengan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku mengingat pentingnya peran tenaga kerja dalam suatu perusahaan.

1.  UEU-Undergraduate-16478-cover.Image.Marked.pdf - 130 KB
2.  UEU-Undergraduate-16478-pengesahan.Image.Marked.pdf - 361 KB
3.  UEU-Undergraduate-16478-publikasi.Image.Marked.pdf - 202 KB
4.  UEU-Undergraduate-16478-persetujuan.Image.Marked.pdf - 180 KB
5.  UEU-Undergraduate-16478-pernyataan.Image.Marked.pdf - 185 KB
6.  UEU-Undergraduate-16478-abstrak.Image.Marked.pdf - 312 KB
7.  UEU-Undergraduate-16478-daftar isi.Image.Marked.pdf - 319 KB
8.  UEU-Undergraduate-16478-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 318 KB
9.  UEU-Undergraduate-16478-lampiran.Image.Marked.pdf - 570 KB
10.  UEU-Undergraduate-16478-bab1.Image.Marked.pdf - 423 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN