EFEKTIVITAS GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) KASUS KEBAKARAN HUTAN (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3555 K/PDT/2018)

Terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah telah lama terjadi dan mulai masif sejak tahun 1997 dan terakhir terjadi pada tahun 2015, di mana kabut asap sampai ke Negara tetangga Malaysia dan Singapura (transboundary pollution). Luasan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 122.882,90 Ha. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) pada tahun 2015 kebakaran terjadi di lahan gambut dengan seluas 196.987 Ha dan lahan non gambut seluas 133.876 Ha. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan asap yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik materil maupun immateriil. Sehingga diajukanlah gugatan dalam bentuk citizen lawsuit oleh masyarakat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555K/PDT/2018. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.Yuridis normatif artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma atau juga kebiasaan yang berlaku di masyarakat.Penelitian hukum normatif, atau sering disebut juga penelitian hukum doktrinal. Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan berdasarkan PERMA 1 Tahun 2002 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan maka gugatan yang seharusnya di gunakan oleh masyarakat ialah dengan menggunakan gugatan perwakilan kelompok (class action), dikarenakan gugatan tersebut telah diatur dan berlaku di dalam peratutan perundang-undangan Indonesia.

1.  UEU-Undergraduate-16989-Cover.Image.Marked.pdf - 333 KB
2.  UEU-Undergraduate-16989-Lembar Pengesahan.Image.Marked.pdf - 419 KB
3.  UEU-Undergraduate-16989-Lembar Persetujuan.Image.Marked.pdf - 406 KB
4.  UEU-Undergraduate-16989-Pernyataan Keaslian.Image.Marked.pdf - 428 KB
5.  UEU-Undergraduate-16989-Publikasi.Image.Marked.pdf - 462 KB
6.  UEU-Undergraduate-16989-Kata Pengantar.Image.Marked.pdf - 564 KB
7.  UEU-Undergraduate-16989-Abstrak.Image.Marked.pdf - 312 KB
8.  UEU-Undergraduate-16989-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 316 KB
9.  UEU-Undergraduate-16989-BABI.Image.Marked.pdf - 411 KB
10.  UEU-Undergraduate-16989-Daftar Pustaka.Image.Marked.pdf - 373 KB
11.  UEU-Undergraduate-16989-Lampiran.Image.Marked.pdf - 5092 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN