PEMBERATAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KHUSUS PENDIDIKAN PADA PERKARA PEMALSUAN IJAZAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 196 K/PID.SUS/2016)

Penelitian ini dilatar belakangi perihal tindak pidana pemalsuan ijazah yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat menggunakan ijazah palsu dan pemberatan pidana kepada pemalsu ijazah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan analisis pada putusan hakim yang berkaitan dengan kasus tersebut. Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk mengkaji pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan ijazah serta akibat dan pemberatan pidana pemalsuan ijazah di putusan Nomor 196 K/Pid.Sus/2016 yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun kesimpulan yang penulis tarik adalah pemalsu ijazah dapat dikenakan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakibatkan hukuman penjara dan denda. Pemberatan pidana sebagaimana yang dijatuhkan kepada pemalsu ijazah yaitu dapat dikenakan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat. Saran dari penulis yang konkrit untuk mencegah terjadi lagi pemalsuan ijazah, penulis menyarankan agar setiap instansi yang berkepentingan menggunakan ijazah sebagai syarat administrasi penyeleksian dapat mengecek website (laman) yang difasilitasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk memeriksa verifikasi atas keaslian dan tercantumnya nama yang pada ijazah tersebut, serta adanya penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sebagai edukasi hukum bagi masyarakat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan pemalsuan ijazah berakibat dipenjara dan di denda.

1.  UEU-Undergraduate-17154-cover.Image.Marked.pdf - 360 KB
2.  UEU-Undergraduate-17154-pengesahan.Image.Marked.pdf - 406 KB
3.  UEU-Undergraduate-17154-Pernyataan Orisinilitas.Image.Marked.pdf - 386 KB
4.  UEU-Undergraduate-17154-persetujuan publikasi.Image.Marked.pdf - 658 KB
5.  UEU-Undergraduate-17154-persetujuan.Image.Marked.pdf - 368 KB
6.  UEU-Undergraduate-17154-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 280 KB
7.  UEU-Undergraduate-17154-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 262 KB
8.  UEU-Undergraduate-17154-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 514 KB
9.  UEU-Undergraduate-17154-bab 1.Image.Marked.pdf - 447 KB
10.  UEU-Undergraduate-17154-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 338 KB
11.  UEU-Undergraduate-17154-lampiran skripsi.Image.Marked.pdf - 8249 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN