TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA NON MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 722K/PID/2017)

Kejadian kehamilan pada perempuan juga banyak terjadi akibat gaya hidup sex bebas yang dianut oleh anak-anak muda dan remaja, yang pada awalnya hanya berpacaran biasa dengan akhirnya melakukan hubungan seksual. Ketika setelah melakukan hubungan seksual tersebutlah maka membuahkan janin dalam kandungan, yang menjadikan masalah adalah karena mereja belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan pendidikan yang sedang mereka jalani. Dengan kejadian tersebut banyak anak muda yang tidak berpikir secara jernih dan mengambil jalan pintas untuk melakukan aborsi.Aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seseorang ibu sebelum waktunya. Aborsi legal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompeten berdasarkan indikasi medis, dan dengan persetujuan ibu yang hamil dan atau suami. Aborsi yang ilegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten, melalui cara-cara di luar medis (pijat, jamu atau ramuan-ramuan), dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi illegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, tetapi tidak mempunayi indikasi medis. Pada putusan Nomor 722K/PID/2017 adalah salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga non medis. Sesuai pada Pasal 194 UU Kesehatan tersebut menjelaskan dapat menjerat pihak dokter/tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Akan tetapi pada putusan tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim yang menurut penulis menarik untuk dijadikan bahan penelitian skripsi dengan judul �Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Tenaga Non Medis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Analisa Putusan 722K/PID/2017). Dengan rumusan masalah bagaimana penjatuhan pidana pada kasus tersebut dan bagaimana pertimbangan hukum atas kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif.Bahwa hasil dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu Bahwa Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif, bahwa pada perkara pada putusan Nomor 722K/PID/2017 penjatuhan pidana yang digunakan para hakim adalah hanya merujuk pada Pasal 348 KUHP sedangkan tindak pidana aborsi diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan yang kedua yaitu Mahkamah Agung tersebut tidak memperhatikan fakta yang ada bahwa aborsi yang dilakukan adalah seorang tenaga non medis yang dalam artian lain adalah dukun beranak, hakim juuga tidak mempertimbangkan bahwa Rosnaini sebagai pihak yang melakukan aborsi telah melakukan tindak pidana aborsi yang sesuai Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan menegaskan setiap orang dilarang melakukan aborsi terkecuali pengecualian pada Pasal 76 ayat (2).

1.  UEU-Undergraduate-17406-cover.Image.Marked.pdf - 146 KB
2.  UEU-Undergraduate-17406-pengesahan.Image.Marked.pdf - 229 KB
3.  UEU-Undergraduate-17406-pernyataan.Image.Marked.pdf - 209 KB
4.  UEU-Undergraduate-17406-persetujuan.Image.Marked.pdf - 210 KB
5.  UEU-Undergraduate-17406-publikasi.Image.Marked.pdf - 284 KB
6.  UEU-Undergraduate-17406-abstrak.Image.Marked.pdf - 397 KB
7.  UEU-Undergraduate-17406-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 560 KB
8.  UEU-Undergraduate-17406-daftar isi.Image.Marked.pdf - 331 KB
9.  UEU-Undergraduate-17406-bab1.Image.Marked.pdf - 585 KB
10.  UEU-Undergraduate-17406-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 332 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• MAKNA HIDUP PADA REMAJA PEREMPUAN YANG PERNAH MELAKUKAN ABORSI
• MAKNA HIDUP PADA REMAJA PEREMPUAN YANG PERNAH MELAKUKAN ABORSI PRANIKAH
• MAKNA HIDUP PADA REMAJA PEREMPUAN YANG PERNAH MELAKUKAN ABORSI PRANIKAH
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• ABORTUS PROVOKATUS DALAM PERSEPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA ( STUDI KASUS PERKARA NO.78/PID./1998/PN.JKT.PST)
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM