KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI GIRIK YANG TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 900 K/PDT/2016 TANGGAL 19 JULI 2016)

Tanah-tanah milik masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia belum seluruhnya telah didaftarkan oleh masing-masing pemiliknya di Kantor Pertanahan setempat, sehingga masih banyak tanah-tanah girik atau tanahtanah hak milik adat yang akhirnya menjadi objek sengketa. Salah satu contoh perkara tanah Girik adalah perkara yang telah diperiksa dan diputuskan sampai tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 900 K/Pdt/2016 tanggal 19 Juli 2016 dengan Pihak Penggugat yaitu Muslih Bin Husen melawan Sri Herawati Arifin, Dkk selaku Para Tergugat. Putusan Kasasi tersebut amarnya saling bertentangan karena di dalam Putusan amar ke-5 menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Kotabumi, sah menurut hukum, tetapi dalam Putusan amar ke-6 menyatakan Girik C Kohir Nomor 1436, Persil 231. D.III tidak memiliki kekuatan hukum. Menurut analisa Penulis, apabila Judex Juris tingkat kasasi menjatuhkan putusan dan menyatakan Girik C Kohir Nomor 1436, Persil 231. D.III tidak memiliki kekuatan hukum, maka secara mutatis mutandis Akta Jual Beli Nomor 55/12/1/1974 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Kotabumi atas nama Sri Herawati Arifin juga tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Putusan Judex Facti tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak tercapainya keadilan bagi Muslih Bin Husen selaku Pemilik Tanah Adat dan tidak adanya kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara dan bagi masyarakat luas, terutama bagi Muslih Bin Husen selaku Penggugat. Penulis dalam skripsi ini melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan data normatif kualitatif yaitu mengolah data mentah yang diperoleh kemudian melakukan proses editing data dan membahasnya dengan cara mendiskusikan data yang diperoleh dengan hukum positif terkait masalah yang diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan akhir secara deduktif. Di akhir skripsi ini Penulis memberikan saran bahwa hakim sebagai penegak keadilan dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara hendaknya menerima dan mempertimbangkan alat-alat bukti Para Pihak secara lebih teliti. Hakim juga harus menerapkan tentang hukumnya secara benar berdasarkan prinsip umum pembuktian dan peraturan perundang-undangan serta asas-asas dalam kehidupan masyarakat.

1.  UEU-Undergraduate-17419-cover.Image.Marked.pdf - 239 KB
2.  UEU-Undergraduate-17419-pengesahan.Image.Marked.pdf - 234 KB
3.  UEU-Undergraduate-17419-persetujuan.Image.Marked.pdf - 259 KB
4.  UEU-Undergraduate-17419-publikasi.Image.Marked.pdf - 208 KB
5.  UEU-Undergraduate-17419-pernyataan.Image.Marked.pdf - 288 KB
6.  UEU-Undergraduate-17419-abstrak.Image.Marked.pdf - 220 KB
7.  UEU-Undergraduate-17419-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 283 KB
8.  UEU-Undergraduate-17419-daftar isi.Image.Marked.pdf - 549 KB
9.  UEU-Undergraduate-17419-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 483 KB
10.  UEU-Undergraduate-17419-bab1.Image.Marked.pdf - 740 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN