ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL BAGI WARUNG JAMU DI KOTA TANGERANG

Pemerintah Kota Tangerang membentuk Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005 untuk melarang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat Kota Tangerang. Tingkat peredaran, penjualan serta penggunaan minuman beralkohol di Kota Tangerang ini masih cukup tinggi dan tidak membuat penjual, pengedar dan penggunanya jera terhadap sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini membahas dengan rumusan masalah dan tujuan mengetahui Urgensi Perubahan Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005 dan Penerapan Hukum terhadap warung jamu pelanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005. Penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang kemudian dianalisis secara normatif didukung data lapangan. Penjualan minuman beralkohol sesuai Perda No. 7 Tahun 2005 golongan A, B, dan C dengan kadar alkohol 1% sampai 55%, kecuali pada tempat yang ditentukan Perda. Urgensi Perubahan Perda No. 7 Tahun 2005 berdasarkan landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. Penerapan hukum terhadap Warung Jamu belum efektif karena penjual diberi sanksi berupa binaan dan denda yang tidak memberikan efek jera terhadap pelaku padahal dalam pasal 3 ayat (1) Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005 melarang siapapun untung mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol

1.  UEU-Undergraduate-17421-cover.Image.Marked.pdf - 284 KB
2.  UEU-Undergraduate-17421-pengesahan.Image.Marked.pdf - 284 KB
3.  UEU-Undergraduate-17421-publikasi.Image.Marked.pdf - 306 KB
4.  UEU-Undergraduate-17421-persetujuan.Image.Marked.pdf - 265 KB
5.  UEU-Undergraduate-17421-pernyataan.Image.Marked.pdf - 275 KB
6.  UEU-Undergraduate-17421-abstrak.Image.Marked.pdf - 352 KB
7.  UEU-Undergraduate-17421-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 428 KB
8.  UEU-Undergraduate-17421-daftar isi.Image.Marked.pdf - 494 KB
9.  UEU-Undergraduate-17421-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 583 KB
10.  UEU-Undergraduate-17421-bab1.Image.Marked.pdf - 537 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN