ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) NO. 0328/JRP/BJ/2013 DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN STUDI PUTUSAN MA NO. 930/PDT.SUS-BPSK/2016

Seiring pertumbuhan laju kependudukan yang cukup tinggi, kebutuhan hidup dalam berbagai aspekpun meningkat. Salah satu kebutuhan yang cukup penting adalah tempat tinggal atau hunian. Pembangunan-pembangunan untuk hunian terlihat marak dilakukan di kota-kota besar, baik perumahan maupun apartment. Pada segi penjualan, pengembang menggunakan metode pemesanan dalam memasarkan hunian yang dibangunnya. Konsumen atau pembeli dapat memesan hunian dengan menandatangani surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli bahkan pada saat perumahan atau apartmentnya masih dalam tahap pembangunan. Kesepakatan dalam PPJB ini merupakan titik lahirnya perjanjian jual beli yang melahirkan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak. Ketentuan tentang PPJB saat ini diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Pendahuluan Jual Beli Rumah. Namun, PPJB termasuk ke dalam kontrak baku yang setiap klausul di dalamnya diatur dan ditentukan oleh pihak pengembang. Salah satu yang menjadi perhatian adalah klausul yang membatasi tanggung jawab pengembang dari hal-hal yang mungkin saja merugikan pembeli. Dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum secara yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian peraturan perundang-undang terkait dan diterapkan di dalam suatu masalah hukum tertentu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan klausula atau perjanjian baku dalam suatu kontrak adalah sah dan diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, asalkan tetap memperhatikan ketentuan penggunaan klausula baku yang telah ditetapkan di dalam undang-undang tersebut.

1.  UEU-Undergraduate-17422-cover.Image.Marked.pdf - 145 KB
2.  UEU-Undergraduate-17422-pengesahan.Image.Marked.pdf - 206 KB
3.  UEU-Undergraduate-17422-publikasi.Image.Marked.pdf - 220 KB
4.  UEU-Undergraduate-17422-persetujuan.Image.Marked.pdf - 196 KB
5.  UEU-Undergraduate-17422-pernyataan.Image.Marked.pdf - 205 KB
6.  UEU-Undergraduate-17422-abstrak.Image.Marked.pdf - 827 KB
7.  UEU-Undergraduate-17422-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 830 KB
8.  UEU-Undergraduate-17422-daftar isi.Image.Marked.pdf - 837 KB
9.  UEU-Undergraduate-17422-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 972 KB
10.  UEU-Undergraduate-17422-bab1.Image.Marked.pdf - 1014 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN