KEKUATAN HUKUM NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) DALAM PUTUSAN NOMOR 2757 K/PDT/2018

Memorandum of understanding tidak diatur di dalam sistem hukum di Indonesia. Pada dasarnya Memorandum of Understanding merupakan permufakatan awal para pihak baik secara lisan maupun tertulis yang selanjutnya akan dituangkan dalam kontrak/perjanjian. Namun, dalam praktek, banyak masyarakat yang membuat perjanjian dalam bentuk Memorandum of Understanding. Memorandum of Understanding dapat disetarakan dengan kontrak/perjanjian apabila Memorandum of Understanding tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian. Tulisan tentang KEKUATAN HUKUM NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) DALAM PUTUSAN NOMOR 2757 K/Pdt/2018 akan membahas permasalahan mengenai bagaimana kedudukan Memorandum of Understanding dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana kekuatan hukum memorandum of understanding dalam Putusan Nomor 2757 K/Pdt/2018. Metode yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Hasil analisa terhadap permasalahan ini adalah bahwa sistem hukum di Indonesia hanya mengenal perjanjian atau kontrak. Namun, dalam perkembangan di masyarakat muncul juga istilah-istilah lain yang menyerupai Memorandum of Understanding seperti Letter of Intent (LOI), Letter of Comfort (LOC) sebagai perjanjian atau dasar dari perjanjian. Memorandum of Understanding tidak mempunyai kekuatan hukum dalam putusan Nomor 2757 K/Pdt/2018.

1.  UEU-Undergraduate-17443-cover.Image.Marked.pdf - 308 KB
2.  UEU-Undergraduate-17443-pengesahan.Image.Marked.pdf - 248 KB
3.  UEU-Undergraduate-17443-publikasi.Image.Marked.pdf - 429 KB
4.  UEU-Undergraduate-17443-persetujuan.Image.Marked.pdf - 238 KB
5.  UEU-Undergraduate-17443-pernyataan.Image.Marked.pdf - 335 KB
6.  UEU-Undergraduate-17443-abstrak.Image.Marked.pdf - 120 KB
7.  UEU-Undergraduate-17443-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 125 KB
8.  UEU-Undergraduate-17443-daftar isi.Image.Marked.pdf - 308 KB
9.  UEU-Undergraduate-17443-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 333 KB
10.  UEU-Undergraduate-17443-bab1.Image.Marked.pdf - 461 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN