VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 53/PUU-XV/2017

UPT. PERPUSTAKAAN Universitas Esa Unggul Kampus Emas UEU - Jakarta Barat
Phone	:	021-5674223, ext 282
Fax	:
E-mail	:	[email protected]
Website	:	http://library.esaunggul.ac.id
Support (Customer Service) :
[email protected]

Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:

LIVE SUPPORT

Astrid Chrisafi

! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely

Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

UEU » Undergraduate Theses » Hukum
Posted by [email protected] at 03/12/2020 14:06:44 • 542 Views

VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017

Created by :
SHEILA AZARIA FAZLI ( 20160401109 )

Subject:	PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Alt. Subject :	POLITICAL PARTIES ELECTION OF THE PUBLIC THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
Keyword:	Fungsi dan wewenang mahkamah konstitusi serta komisi pelilihan umum perbedaan mahkamah kontitusi dan komisi pemilihan umum

Description:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 173 (1) sepanjang frasa ―telah ditetapkan� serta Pasal 173 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inkonstitusionalitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian merevisi Peraturan KPU dan merubah metode verifikasi faktual. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah : (1) Bagaimana problematika terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. (2) Bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 bagi KPU dan kualitas pemilihan umum 2019. Dalam menjawab permasalahan dilakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Data dalam penelitian didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU telah memberikan opsi-opsi penyelenggaraan verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, namun opsi-opsi tersebut ditolak dalam RDP bersama DPR, Pemerintah, Bawaslu dan DKPP. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki unit eksekutor, serta pelaksanaan putusannya bergantung pada kesediaan lembaga terkait. Dasar hukum verifikasi faktual bagi partai politik lama dan partai politik baru berbeda. Dengan metode baru verifikasi faktual, sulit untuk mengukur kesiapan dan telah terpenuhinya persyaratan partai politik dalam mengikuti pemilu, serta tidak tercapainya tujuan verifikasi faktual dalam menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu guna mencapai sistem multi-partai sederhana.

Contributor	:	Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H., M.A.
Date Create	:	03/12/2020
Type	:	Text
Format	:	PDF
Language	:	Indonesian
Identifier	:	UEU-Undergraduate-20160401109
Collection ID	:	20160401109

Source :
Undergraduate Theses of Law

Relation Collection:
Fakultas Ilmu Hukum

Coverage :
Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Rights :
@perpustakaan Universitas Esa Unggul 2020

Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/verifikasi-partai-politik-peserta-pemilihan-umum-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-pasca-putusan-mahkamah-konstitusinomor-53puuxv2017-17448.html

[ Free Download - Free for All ]