ANALISA YURIDIS PENERAPAN PASAL 55 KUHP TENTANG PENYERTAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIREBON NO. 144/PID.B/2017/PN.CBN, TANGGAL 13 NOVEMBER 2017)

Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP merupakan pasal yang menerangkan tentang penyertaan seseorang dalam tindak pidana, dapat diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (Pleger), mereka yang menyuruh melakukan (Doen Pleger), mereka yang turut serta melakukan (Medepleger), orang yang sengaja menganjurkan (Uitlokker), dan Pembantuan (Medeplichtige). Dalam peradilan Indonesia, terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang misalnya penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta menurut pasal 55 KUHP dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Cbn tanggal 13 November 2017, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan alasan sebagai pelaku turut serta berdasarkan Pasal 55 KUHP telah tepat menurut hukum atau belum. Metode penulisan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini adalah Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Cbn tanggal 13 November 2017, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan alasan sebagai pelaku turut serta berdasarkan Pasal 55 KUHP, tidak tepat menurut hukum.

1.  UEU-Undergraduate-17450-cover.Image.Marked.pdf - 160 KB
2.  UEU-Undergraduate-17450-pengesahan.Image.Marked.pdf - 1955 KB
3.  UEU-Undergraduate-17450-publikasi.Image.Marked.pdf - 376 KB
4.  UEU-Undergraduate-17450-persetujuan.Image.Marked.pdf - 1580 KB
5.  UEU-Undergraduate-17450-pernyataan.Image.Marked.pdf - 305 KB
6.  UEU-Undergraduate-17450-abstrak.Image.Marked.pdf - 126 KB
7.  UEU-Undergraduate-17450-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 205 KB
8.  UEU-Undergraduate-17450-daftar isi.Image.Marked.pdf - 142 KB
9.  UEU-Undergraduate-17450-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 306 KB
10.  UEU-Undergraduate-17450-bab1.Image.Marked.pdf - 604 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI MEDIA SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH)
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)