PENERAPAN HUKUM WARIS PERDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI TERHADAP HAK AHLI WARIS DARI PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN NOMOR 305/PK/PDT/2017)

Penerapan hukum waris perdata dalam pembagian harta gono-gini terhadap hak ahli waris dari perkawinan poligami (Studi Putusan Nomor 305/PK/Pdt/2017). Sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Dari adanya hubungan perkawinan menimbulkan suatu ikatan antara seorang suami dengan istri dan anak-anaknya menjadikan mereka memiliki hak untuk melakukan kegiatan waris-mewaris. Dalam permasalahan hukum perdata di Indonesia salah satu yang sering terjadi perselisihan yaitu permasalahan mengenai sengketa kewarisan. Bagaimana penerapan hukum mengenai pembagian harta warisan terhadap para ahli waris dalam perkawinan poligami berdasarkan putusan nomor 305/PK/Pdt/2017 dan Bagaimana analisis pelaksanaan pembagian harta gono-gini kepada para ahli waris berdasarkan putusan nomor 305/PK/Pdt/2017 ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk mengetahui penerapan hukum mengenai pembagian harta warisan terhadap para ahli waris dalam perkawinan poligami berdasarkan putusan nomor 305/PK/Pdt/2017 dan Untuk mengetahui analisis pelaksanaan pembagian harta gono-gini kepada para ahli waris berdasarkan putusan nomor 305/PK/Pdt/2017 ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Metode penelitian Penulis adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan. Dalam Putusan Perkara No. 305/PK/Pdt/2017 amar putusan yang di tetapkan oleh hakim menurut Penulis kurang tepat. Karena seharusnya istri kedua dari Tony Chandra yaitu Zuliyanti beserta anak-anaknya tidak berhak atas pembagian waris dari pewaris. Hal itu karena perkawinan antara Tony Chandra dengan Zulianti tidak sah akibat perkawinan tersebut melanggar asas monogami mutlak. Maka yang berhak menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan Pewaris yaitu istri pertama dari Pewaris beserta 6 Orang anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

1.  UEU-Undergraduate-17463-cover.Image.Marked.pdf - 231 KB
2.  UEU-Undergraduate-17463-pengesahan.Image.Marked.pdf - 184 KB
3.  UEU-Undergraduate-17463-publikasi.Image.Marked.pdf - 207 KB
4.  UEU-Undergraduate-17463-persetujuan.Image.Marked.pdf - 179 KB
5.  UEU-Undergraduate-17463-pernyataan.Image.Marked.pdf - 182 KB
6.  UEU-Undergraduate-17463-abstrak.Image.Marked.pdf - 334 KB
7.  UEU-Undergraduate-17463-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 478 KB
8.  UEU-Undergraduate-17463-daftar isi.Image.Marked.pdf - 417 KB
9.  UEU-Undergraduate-17463-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 553 KB
10.  UEU-Undergraduate-17463-bab1.Image.Marked.pdf - 439 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• REVITALISASI PUSAT-PUSAT BATIK KOTA SOLO MENUJU KOTA WISATA BATIK
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ