ANALISIS YURIDIS HAK GUNA BANGUNAN SEBAGAI STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) DITINJAU DARI SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 2/SE-HT.02.01/VI/2019

kepada Negara melalui Badan Pertanahan Nasional dengan memperhatikan syarat serta peruntukan yang sesuai dengan Hak Atas Tanah yang dimohonkan, hal tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Skripsi ini membahas mengenai kepemilikan Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Bangunan kepada Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) ditinjau dari Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 2/SEHT.02.01/VI/2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan dan data-data tersebut diolah dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Surat Edaran tidak terdapat dalam hierarki Perundang-Undangan dalam Hukum Indonesia, isi Surat Edaran biasanya menjelaskan atau membuat prosedur untuk mempermudah atau menjelaskan peraturan yang harus dilaksanakan, karena sifatnya hanya memperjelas, maka Surat Edaran tidak boleh menimbulkan konflik norma apalagi menegasikan Peraturan Perundang-Undangan.Surat Edaran Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 tertanggal 28 Juni 2019 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan untuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) menuai polemik karena menimbulkan konflik norma apabila dikaitkan dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang menentukan bahwa Hak Guna Bangunan diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

1.  UEU-Undergraduate-17486-cover.Image.Marked.pdf - 222 KB
2.  UEU-Undergraduate-17486-pengesahan.Image.Marked.pdf - 974 KB
3.  UEU-Undergraduate-17486-publikasi.Image.Marked.pdf - 1141 KB
4.  UEU-Undergraduate-17486-persetujuan.Image.Marked.pdf - 1094 KB
5.  UEU-Undergraduate-17486-pernyataan.Image.Marked.pdf - 1068 KB
6.  UEU-Undergraduate-17486-abstrak.Image.Marked.pdf - 332 KB
7.  UEU-Undergraduate-17486-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 408 KB
8.  UEU-Undergraduate-17486-daftar isi.Image.Marked.pdf - 471 KB
9.  UEU-Undergraduate-17486-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 394 KB
10.  UEU-Undergraduate-17486-bab1.Image.Marked.pdf - 523 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN