PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KESALAHAN BERAT PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 012/PUU-I/2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 858 K/PDT.SUS-PHI/2019 JO NOMOR 193/PDT.SUS-PHI

yang dilakukan oleh pengusaha dikarenakan kesalahan berat yang dilakukan oleh Pekerja/Buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Tenaga Kerja dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. perlindungan hukum bagi warga negaranya merupakan hak seluruh warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang. Pengusaha tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan serta-merta setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 yang menyebutkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Upaya yang dilakukan oleh pekerja untuk mendapatkan hak bahwa pekerja harus dapat melakukannya sesuai dengan Undang-Undang Indonesia nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

1.  UEU-Undergraduate-17493-cover.Image.Marked.pdf - 270 KB
2.  UEU-Undergraduate-17493-pengesahan.Image.Marked.pdf - 299 KB
3.  UEU-Undergraduate-17493-publikasi.Image.Marked.pdf - 394 KB
4.  UEU-Undergraduate-17493-persetujuan.Image.Marked.pdf - 312 KB
5.  UEU-Undergraduate-17493-pernyataan.Image.Marked.pdf - 296 KB
6.  UEU-Undergraduate-17493-abstrak.Image.Marked.pdf - 239 KB
7.  UEU-Undergraduate-17493-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 243 KB
8.  UEU-Undergraduate-17493-daftar isi.Image.Marked.pdf - 322 KB
9.  UEU-Undergraduate-17493-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 375 KB
10.  UEU-Undergraduate-17493-bab1.Image.Marked.pdf - 580 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN