PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP DIREKTUR PERSEROAN YANG DAHULU BERSTATUS SEBAGAI PEKERJA PADA PERSEROAN YANG SAMA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja yang diputus oleh hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Kasasi dan berlanjut pada Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Transisi yang terjadi bagi pekerja yang dipromosikan untuk jabatan Direksi pada Perseroan yang sama seharusnya dimulai dengan serah terima pekerjaan yang mengikuti aturan perusahaan, mengakhiri hubungan kerja antara Pekerja dan Perusahaan, serta pembayaran hak-hak Pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya dalam menduduki jabatan sebagai Direktur, tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan analisis terhadap putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan dan Perseroan Terbatas. Proses Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah dan seusai menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Akan tetapi dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menetapkan bahwa putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada lagi upaya hukum Peninjauan Kembali dengan pertimbangan agar penyelesaian perkara hubungan industrial ditujukan untuk menjamin terlaksananya asas cepat, tepat, adil, dan murah. Hasil analisis tentang jumlah Uang Pesangon yang ditetapkan dalam amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 menurut penulis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seharusnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempergunakan Upah pada bulan terakhir sebagai Pekerja sebelum diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan yang sama.

1.  UEU-Undergraduate-17494-cover.Image.Marked.pdf - 180 KB
2.  UEU-Undergraduate-17494-pengesahan.Image.Marked.pdf - 195 KB
3.  UEU-Undergraduate-17494-publikasi.Image.Marked.pdf - 233 KB
4.  UEU-Undergraduate-17494-persetujuan.Image.Marked.pdf - 174 KB
5.  UEU-Undergraduate-17494-pernyataan.Image.Marked.pdf - 191 KB
6.  UEU-Undergraduate-17494-abstrak.Image.Marked.pdf - 273 KB
7.  UEU-Undergraduate-17494-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 274 KB
8.  UEU-Undergraduate-17494-daftar isi.Image.Marked.pdf - 277 KB
9.  UEU-Undergraduate-17494-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 351 KB
10.  UEU-Undergraduate-17494-bab1.Image.Marked.pdf - 501 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN