PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU JASA KONSTRUKSI DALAM SENGKETA KONSTRUKSI PROYEK INFRASTRUKTUR DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS-TPK/2019/PN.MKS)

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu progam yang gencar dilaksanakan pemerintah Indonesia dan berhasil menyerap banyak tenaga kerja terutama pekerja Jasa Konstruksi. Namun, seiring dengan banyaknya proyek pembangunan infrastruktur tersebut, maka potensi terjadinya sengketa konstruksi proyek infrastruktur pun akan semakin besar. Dalam penelitian hukum ini, penulis akan mengambil studi kasus sengketa konstruksi proyek infrastruktur dengan nomor putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2019/PN.Mks. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah beserta asosiasi Jasa Konstruksi dalam upaya melindungi pelaku Jasa Konstruksi pada sengketa konstruksi proyek infrastruktur. Penulis akan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan melakukan analisis pada putusan hakim. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi dengan konsep penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur non-litigasi masih diabaikan. Aparat penegak hukum umumnya masih menggunakan aturan-aturan yang tertuang dalam KUHP atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penyelesaian sengketa konstruksi proyek infrastruktur. Kegagalan bangunan pada kasus tersebut yang menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi seharusnya diselesaikan dengan pemberian ganti rugi atau perbaikan, berujung dengan putusan hakim yang mengenakan sanksi pidana bagi pelaku jasa konstruksi. Aparat penegak hukum seharusnya lebih bijak dan cermat dalam penyelesaian sengketa konstruksi proyek infrastruktur yang sudah diatur lebih detail dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi sebagai Undang-Undang yang bersifat Lex Specialis di bidang konstruksi. Pemerintah dan Asosiasi Jasa Konstruksi tentunya harus berusaha meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pelaku jasa konstruksi, serta kesadaran hukum dari semua unsur pelaku jasa konstruksi.

1.  UEU-Undergraduate-17496-cover.Image.Marked.pdf - 171 KB
2.  UEU-Undergraduate-17496-pengesahan.Image.Marked.pdf - 237 KB
3.  UEU-Undergraduate-17496-publikasi.Image.Marked.pdf - 275 KB
4.  UEU-Undergraduate-17496-persetujuan.Image.Marked.pdf - 222 KB
5.  UEU-Undergraduate-17496-pernyataan.Image.Marked.pdf - 231 KB
6.  UEU-Undergraduate-17496-abstrak.Image.Marked.pdf - 239 KB
7.  UEU-Undergraduate-17496-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 316 KB
8.  UEU-Undergraduate-17496-daftar isi.Image.Marked.pdf - 332 KB
9.  UEU-Undergraduate-17496-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 389 KB
10.  UEU-Undergraduate-17496-bab1.Image.Marked.pdf - 575 KB

• STRATEGI PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA DALAM MENGEMBANGKAN BRAND IMAGE SUATU PRODUK JASA
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• PERANCANGAN SISTEM ABSENSI PEGAWAI DENGAN MENGGUNAKAN FINGERPRINT
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• ANALISIS HUBUNGAN LIMADIMENSI KUALITAS PELAYANAN JASA DENGAN KEPUASAN PELANGGAN DI ERHA CLINIC CABANG MANGGA BESAR
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD