PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 65 P/HUM/2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 telah membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah yang sejatinya merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: (1) Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah. (2) Bagaimana analisis hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 dalam kaitannya dengan dualisme kewenangan judicial review. Dalam menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif. Data dalam penelitian didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat permasalahan mengenai dualisme kewenangan judicial review, yang jika dibiarkan terus-menerus akan mendegradasi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) dan menciptakan krisis kepastian hukum yang berkepanjangan.

1.  UEU-Undergraduate-17497-cover.Image.Marked.pdf - 197 KB
2.  UEU-Undergraduate-17497-pengesahan.Image.Marked.pdf - 329 KB
3.  UEU-Undergraduate-17497-publikasi.Image.Marked.pdf - 335 KB
4.  UEU-Undergraduate-17497-persetujuan.Image.Marked.pdf - 392 KB
5.  UEU-Undergraduate-17497-pernyataan.Image.Marked.pdf - 239 KB
6.  UEU-Undergraduate-17497-abstrak.Image.Marked.pdf - 211 KB
7.  UEU-Undergraduate-17497-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 344 KB
8.  UEU-Undergraduate-17497-daftar isi.Image.Marked.pdf - 287 KB
9.  UEU-Undergraduate-17497-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 348 KB
10.  UEU-Undergraduate-17497-bab1.Image.Marked.pdf - 475 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN