PERBANDINGAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DAN PERJUDIAN KONVENSIONAL

Di era globalisasi yang berkembang pesat teknologi di jadikan tolak ukur bagi kemajuan suatu negara dimana berkembang tidaknya suatu negara dapat diukur dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan menyebabkan timbulnya kejahatan yang lebih modern yaitu melalui media elektronik seperti tindak pidana perjudian onlne. Perjudian sendiri diatur di dalam pasal 303 KUHP dimana hanya mencangkup perjudian secara konvensional, sedangkan perjudian online diatur di dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang � Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada skripsi ini penulisan membandingkan putusan pidana satu dengan yang lainnya karena terdapat perbedaan penerapan sanksi serta jaksa dan hakim harus lebih teliti dalam menerapkan asas lex spesialis derogat legi generalis (Peraturan yang umum mengesampingkan peraturan yang khusus) agar penerapan sanksi dapat memenuhi rasa keadilan

1.  UEU-Undergraduate-17498-cover.Image.Marked.pdf - 155 KB
2.  UEU-Undergraduate-17498-pengesahan.Image.Marked.pdf - 193 KB
3.  UEU-Undergraduate-17498-publikasi.Image.Marked.pdf - 219 KB
4.  UEU-Undergraduate-17498-persetujuan.Image.Marked.pdf - 299 KB
5.  UEU-Undergraduate-17498-pernyataan.Image.Marked.pdf - 195 KB
6.  UEU-Undergraduate-17498-abstrak.Image.Marked.pdf - 391 KB
7.  UEU-Undergraduate-17498-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 332 KB
8.  UEU-Undergraduate-17498-daftar isi.Image.Marked.pdf - 390 KB
9.  UEU-Undergraduate-17498-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 402 KB
10.  UEU-Undergraduate-17498-bab1.Image.Marked.pdf - 514 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERKARA TRAFFICKING MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINJAUAN YURIDIS PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM PROSES PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I (DEWASA) TANGERANG
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITAMPILKAN MELALUI MEDIA SMS (Analisa Putusan No. 23/Pid.B/2011/PN-JTH)
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT (Studi Kasus Perkara pidana No.1749/PID/B/2009/PN.JKT.BAR)