TINJAUAN HUKUM TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN YANG DIIKAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 86 PK/PDT/2006)

Dalam penulisan ini, penulis mencoba mengangkat kasus keputusan Mahkamah Agung No. 86 PK/Pdt/2006 yang memutuskan adanya gugatan dari H. Asep Supriyatna bertempat tinggal di Jalan Pasirluyu Regol Bandung melawan PT. Astra Sedaya Finance, berkedudukan di Jalan Naripan no. 24 Bandung. Kasus ini berawal dari adanya kesepakatan untuk membuat perjanjian pembiayaan mengenai pembelian satu unit kendaraan bermotor roda empat jenis Toyota New Kijang EFI LGX 1.8 Ton MB tahun 2003, No. Polisi D 1190 GJ, sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tanggal 6 Agustus 2003 dan Akta Jaminan Fiducia No. 24 tertanggal 1 September 2003 yang dibuat oleh Notaris Lanny Yanuarti Sarjana Hukum, Notaris di Bandung. Bahwa berdasarkan kasus tersebut penulis mengangkat judul skripsi yaitu : TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN YANG DIIKAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 86 PK/Pdt/2006). Permasalahan yang coba dianalisis dari Keputusan Mahkamah Agung tersebut yaitu yang dimaksud Perjanjian Pembiayaan serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut, waktu Tuan Asep Supriatna dinyatakan lalai dalam kasus ini, dan tindakan PT. Astra Sedaya Finance dalam mengambil paksa mobil Tuan Asep Supriatna dapat dibenarkan dan sudah sesuai dengan peraturan (prosedur) perundang-undangan Jaminan Fidusia atau belum. Penulisan skripsi didasarkan pada pada metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan skripsi ini dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari dokumen, bahan terkait dengan permasalahan, penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis serta menganalisis Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan yang Diikat dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 86 PK/Pdt/2006), untuk mengantisipasi permasalahan yang dibahas, penulis berusaha menganalisa kebijakan pemerintah yang telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian Jaminan Fidusia dalam praktek. Dari pembahasan tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa Perjanjian Pembiayaan ialah perjanjian untuk penyediaan / pemberian dana, biaya atau tagihan dari kreditur kepada debitur yang pengembalian dana atau biayanya dilakukan secara cicilan atau angsuran untuk jangka waktu tertentu. Dalam perkara atau sengketa ini, H. Asep Suriatna dinyatakan telah melakukan kelalaian dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia pada saat ia tidak melakukan pembayaran cicilan atau angsuran mobil Toyota New Kijang tahun 2003 tersebut pada bulan keenam yaitu bulan Januari 2004 kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance. Untuk itu disarankan agar dalam hal ini adalah PT. Astra Sedaya Finance, sebagai penyalur pembiayaan atau kredit tentunya telah menggunakan prinsip kehati-hatian, agar debitur dalam kasus ini yakin dapat melunasi kewajibannya. PT. Astra sebagai penyalur kredit selain menggunakan prinsip kehati-hatian juga dalam memulai atau mengawali pemberian pembiayaan atau kredit dalam pelaksanaan perjanjian itu tidak terjadi kredit macet dan si debitur dapat selalu memenuhi kewajibannya membayar kredit tepat pada waktu yang dijanjikan.

• TINJAUAN HUKUM TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN YANG DIIKAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 86 PK/Pdt/2006)
• Upaya hukum trhadap wanprestasi jual beli rumah
• AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
• WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA IKATAN DINAS DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
• Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan (Leasing) Antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Vs Jekki Saputra Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR OBLIGASI ATAS WANPRESTASI EMITEN
• ANALISA YURIDIS EKSEKUSI OLEH KREDITUR TANPA JURUSITA TERHADAP BENDA OBJEK PERJANJIAN PEMBIAYAAN SECARA FIDUSIA SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PERKARA NO. 02/Pdt.G/2012/PN.Kdr)
• KEABSAHAN PERJANJIAN ONLINE MELALUI DIRECT MESSAGE INSTAGRAM ANTARA TOKO ONLINE DENGAN ENDORSEMENT BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) AKIBAT PANDEMI COVID-19
• KEDUDUKAN PERJANJIAN SEWA DALAM UPAYA PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG