KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI AKTA BAWAH TANGAN

Untuk membuktikan adanya perikatan, para pihak akan menuangkanya dalam suatu tulisan baik yang berbentuk akta maupun bukan akta. Namun apabila tulisan tersebut dimaksudkan untuk pembuktian, maka bentuk akta yang seharusnya dibuat. Akta otentik memang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun banyak juga akta tersebut dibuat dalam bentuk akta bawah tangan yang dibuat oleh para pihak tidak di hadapan pejabat umum maupun Notaris yang ditandatangani oleh para pihak. Oleh karena pembuatan akta bawah tangan tersebut dimakudkan untuk pembuktian, maka sebagai alat bukti, akta bawah tangan tersebut harus mempunyai kekuatan pembuktian. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian normatif yang bersifat deskriptif analistis dengan menggunakan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber darai bahan hukum primer berupa Kitab Undang Undang Hukum Perdata, HIR dan selanjutnya data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yang disajikan dengan pemberian gambaran yang lengkap mengenai kekuatan pembuktian akta bawah tangan. Akta bawah tangan memberikan kekuatan pembuktian kepada orang-orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna sepanjang tidak ada penyangkalan terhadap tandatangan akta bawah tangan.


Alt. Description

To prove the existence of the agreement, the parties will pour it in a writing either in the form of a deed or not a deed. But if the writing is intended for proof, then a form of deed should be made. Authentic deed does have the perfect evidentiary power. However, many of the deed is also made in the form of under-hand deed made by the parties not in the presence of public officials or Notaries signed by the parties. Therefore, the creation of the deed under the hand is intended for proof, then as a means of proof, the deed under the hand must have the power of proof. This research was conducted with normative research type that is descriptive analyst by using a document study data collection tool that is sourced from primary legal materials in the form of Civil Code, HIR and further research data processed and analyzed qualitatively presented by giving a complete picture of the strength of proof of deed under the hand. The under-hand act gives evidentiary power to the persons who sign it as well as its heirs and those who are entitled to it, perfect evidence as long as there is no denial of the signature of the deed under the hand.

1.  UEU-Article-18781-5_0677.pdf - 525 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• TINGKAT PEMAHAMAN DAN SIKAP ANGGOTA KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) KALIDERES, JAKARTA BARAT TERHADAP PROGRAM ACARA FAKTA DI ANTV
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ