TINJAUAN YURIDIS BERBASIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2016 MENGENAI STATUS DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BERUBAH STATUS MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI

Changing the status of private universities to new state universities raises problems, among others, regarding legal protection for lecturers and education personnel. This research raises the following problems: 1). What is the legal effect on the status of PTS lecturers who change their status to become New State Universities? ; 2). How is the legal protection for Lecturers at Private Universities who change their status to State Universities. This study uses a normative legal research method. The author conducts research based on data obtained through literature study such as books and statutory regulations. In this study the authors conducted an analysis related to the status of Lecturers of Private Higher Education (PTS) who were appointed as Government Employees with a Work Agreement (PPPK) based on Presidential Decree Number 10 of 2016 concerning Lecturers and Educational Personnel at New State Universities. As a result of the change in the status of private universities, the next question is what about the problem of legal protection for Lecturers and Education Personnel who change their status to Government Employees with a Work Agreement. The rights of lecturers and educational staff who are the author of the research, among others; salary, leave, protection (social security), and their competency development.

1.  UEU-Journal-20308-11_1442.pdf - 377 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN