MODEL PENGELOLAAN BENDA BERHARGA MUATAN KAPAL TENGGELAM BERDASARKAN KEBIJAKAN EKONOMI BIRU (BLUE ECONOMY) UNTUK MEMPERKUAT EKONOMI BERKELANJUTAN INDONESIA

Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) berpotensi besar memperkuat ekonomi kelautan Indonesia secara berkelanjutan, namun di lain hal BMKT merupakan warisan budaya maritim yang tidak boleh diperjualbeilkan. Pengaturan BMKT saat ini masih mengalami dualisme hukum dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya masih belum terdapat aturan turunannya. Pada peraturan nasional lainnya sebelum diterbitkannya UU tersebut, BMKT dapat diperjualbelikan. Ketentuan ini bertentangan juga dengan Convention for the Protection of the Underwater Cultural Heritage by UNESCO tahun 2001 dan Environment Protection and Biodiversity Conservation Act tahun 1999. Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan teknik analisis secara kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa (1) Strategi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan BMKT adalah berdasarkan kebijakan ekonomi biru (Blue Economy) yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Nasional agar mendukung kebijakan secara komprehensif; (2) Model pengelolaan BMKT ke depan dapat menggunakan pendekatan Kebijakan Ekonomi Biru (Blue Economy) yang memperhatikan kearifan lokal serta melibatkan peran aktif stakeholders di dalamnya. Model dari keterlibatan para pihak terkait ini dapat menggunakan pendekatan Triple Helix. Model ini merupakan gabungan sinergi antara para pihak yang mendukung pembangunan, terdiri dari pemerintah, industri, dan masyarakat lokal.

1.  UEU-Journal-20315-11_1448.pdf - 726 KB

1. Lex Jurnalica
   https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/4167

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN