IMPLEMENTASI HUKUM WARIS MINANGKABAU PADA MINANG PERANTAU

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi empiris mengenai implementasi hukum waris Minangkabu pada Minang perantau di Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan masyarakat Minang perantau di IKM Kota Depok pada harta pusaka rendah atau mata pencaharian berbeda-beda dalam melaksanakan hukum waris. Ahli waris dalam hukum waris Minangkabau pada mata pencaharian dalam penelitian ini terdapat empat kelompok. Pertama, ahli waris yang menggunakan hukum Islam, yakni perempuan mendapatkan setengah dari laki-laki. Kedua, ahli waris dibagi sama rata hak warisnya setiap anak. Ketiga, anak perempuan mendapatkan lebih banyak daripada anak laki-laki. Keempat, ahli waris hanya pada anak perempuan saja, jadi seluruh harta pencaharian orang tuanya dilimpahkan ke anak perempuan saja. Maka dapat disimpulkan bahwa imlementasi hukum waris Minangkabau pada Minang perantau di IKM Kota Depok berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi karena latar belakang dari pola hidup dan pola pikir di dalam setiap keluarga. Pola hidup dan pola pikir yang membuat seseorang atau keluarga menerapkan hukum waris sesuai dengan hukum adat, hukum agama, atau hukum positif.

1.  UEU-Journal-20772-11_1692.pdf - 680 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN