NIKAH BEDA AGAMA DALAM KAJIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pembahasan Nikah beda agama baik dalam kajian hukum Islam maupun hukum positif menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Namun, perdebatannya masih terus bergulir mengiringi realita yang terjadi di Indonesia. Banyak yang menganggap bahwa masih ada celah hukum untuk tetap berlangsungnya nikah beda agama. Karena, pembahasan nikah beda agama tersebut memang tidak diatur secara tekstual. Selain itu, isu nikah agama tersebut juga semakin berkembang dengan adanya argumen hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia yang secara prinsipnya harus dihargai oleh sesama. Padahal, pengaturan HAM di Indonesia dalam UU HAM berpedoman pada Deklarasi HAM yang dikukuhkan dalam instrumen Internasional. Namun, materinya disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, secara tidak langsung aspek agama masih tetap menjadi landasan hukum nikah beda agama di Indonesia.

1.  UEU-Journal-20811-11_1706.pdf - 484 KB

1. FORUM ILMIAH : JURNAL BUNGA RAMPAI
   https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/4313

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN