SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEPARTAIAN

Sengketa di dalam Internal partai politik sering terjadi di alam demokrasi sebagai akibat reformasi sejak tahun 1998. Sengketa terjadi sebagai akibat aturan paying hukum di dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik memberi celah terhadap pendiri partai ataupun pihak pihak yang mempunyai kekuasaan di dalam partai tersebut, dengan membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai kehendak pemegang kekuasaan di dalam internal partai tersebut dengan tujuan demi melanggengkan kekuasaan . Kerap terjadi sengketa tersebut berakibat terjadinya keributan diantara sesama kader di dalam internal partai , dan secara langsung atau ridak langsung menjadi pusat perhatian publik di tengah alam demokrasi serta berujung terhadap tersumbatnya kaderisasi jabatan partai politik untuk dapat diduduki oleh masyarakat yang tidak ada hubungan keluarga atau pertemanan dengan para pemegang kekuasan di dalam partai politik. Perlu terobosan yang baik agar masalah sengketa di dalam partai politik tidak selalu terjadi di alam demokrasi Indonesia dengan merubah aturan perangkat hukum sehingga memberikan rasa keadilan serta pendidikan politik terbaik di tengah masyarakat

1.  UEU-Journal-21034-11_1800.pdf - 303 KB

1. SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEPARTAIAN
   https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/4502

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN