PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL YANG TELAH DI DAFTARKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Dalam era perdagangan modern seperti sekarang, merek merupakan merupakan suatu hal penting dalam perdagangan bebas seperti sekarang. Perlindungan terhadap merek terkenal terdapat di dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun tentang merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun faktanya, masih banyak pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia Penelitian dengan judul �Perlindungan Terhadap Merek Terkenal yang Telah di Daftarkan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Analisa Putusan Mahkamah Agung 1118_K_Pdt.Sus_HKI_2017)�, yang memiliki rumusan masalah bagaimana perlindungan merek K. BROTHER COSMETIK. yang merupakan pemegang merek terkenal pertama yang lebih dahulu terdaftar di Indonesia dan bagaimana analisa Putusan Mahkamah Agung 1118_K_Pdt.Sus_HKI_2017 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan juga dengan pendekatan kasus. Sumber data atau bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Paris Convention, Trips Agreement Sumber data sekunder berupa buku teks yang merupakan hasil karya atau doktrin-doktrin dari para ahli sarjana terkemuka. Dan sumber data tersier berupa kamus, internet, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa indonesia menganut sistem first to file dimana pendaftar merek pertama adalah pemegang sah merek tersebut dan perlindungan hukun atas merek terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, namun perlindungan hukum bagi merek K. BROTHER COSMETIK sudah sesuai dengan Undang-Undang, namun Dalih-dalih putusan Majelis Hakim dalam beberapa poin sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada meskipun terdapat pula pertimbangan yang tidak sesuai dasar hukum yang berlaku.

1.  UEU-Journal-21965-11_1863.pdf - 367 KB

1. PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL YANG TELAH DI DAFTARKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
   https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/2

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN