PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PROYEK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT (MRT) LEBAK BULUS � BUNDARAN HOTEL INDONESIA PADA JALAN RS. FATMAWATI

Implementation of development in the public interest according to the Basic Agrarian Law, Article 18 states in the public interest, including the interests of the Nation and the State and the common interests of the people, by providing appropriate compensation and in a manner regulated by law. Based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest. Land acquisition for development in the public interest is an activity carried out by the government to obtain a parcel of land, by releasing a parcel of land owned by individuals or legal entities, by providing appropriate and fair compensation to landowners. This study discusses with the formulation of the problem and the purpose of knowing the Implementation of Land Acquisition Implementation and Efforts to resolve Land Acquisition disputes in the MRT project. This research was obtained from primary, secondary and tertiary legal materials which were then analyzed in a descriptive normative manner. Implementation of Land Acquisition in accordance with the Law namely, Planning, Preparation and Implementation Stage. In an effort to resolve disputes concerning compensation, the Constitution as the Highest Legal Source states that Indonesia is a State of Law, in that State of Law the equality before the law is recognized. The Judiciary as the Judicial Branch exercises authority by adhering to the principle of impartiality. Decisions cannot be based solely on the existence of a legal basis in the form of laws which are explained by articles alone. But also the judge s beliefs based on his wisdom.

1.  UEU-Journal-21991-11_1878.pdf - 383 KB

1. PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PROYEK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT (MRT) LEBAK BULUS � BUNDARAN HOTEL INDONESIA PADA JALAN RS. FATMAWATI
   https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/18

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN