KEABSAHAN PERJANJIAN ONLINE MELALUI DIRECT MESSAGE INSTAGRAM ANTARA TOKO ONLINE DENGAN ENDORSEMENT BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Perkembangan media sosial muncul karena adanya penawaran dan penerimaan dari masyarakat, salah satunya yaitu media sosial instagram. Namun, karena instagram ini bukan account khusus jual beli dan kontrak perjanjian yang dilakukan tanpa tatap muka sehingga memunculkan adanya risiko seperti wanprestasi. Sehingga rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana wanprestasi perjanjian jual beli online antara toko online sambel gledekk dengan endrose, dan bagaimana cara penyelesaian konflik terhadap toko online dengan endorse mengenai perjanjian jual beli online jika terjadinya wanprestasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa hukum dari pencantuman dalam perjanjian endorsement dinyatakan sah dan mengikat sebagai undangundang bagi para pihak sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata dihubungkan dengan UU ITE No.11 Tahun 2008. Adapun bentuk wanprestasi dari pelaksanaan endorsement ini karena kelalaian dari pihak endorser yang tidak melakukan sesuai yang diperjanjikan sehingga timbulah kerugian pada pelaku usaha Sambel Gledekk. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Sambel Gledekk menurut UU ITE No.11 Tahun 2008 adalah dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian yang dikemukakan baik melalui alternatif disput resolution maupun melalui pengadilan.

1.  UEU-Journal-22012-11_1891.pdf - 390 KB

1. KEABSAHAN PERJANJIAN ONLINE MELALUI DIRECT MESSAGE INSTAGRAM ANTARA TOKO ONLINE DENGAN ENDORSEMENT BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
   https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/33

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN