KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Keberhasilan menjerat pelaku tindak pidana kepabeanan akan sangat bergantung pada proses penegakan hukum pidana. Salah satu proses yang menunjang dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan adalah proses penyidikan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum. Akan tetapi KUHAP masih memberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Masalah yang dibahas dalam penulisan tesis ini, yaitu 1) Bagaimanakah legal standing Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan? dan 2) Bagaimanakah upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia menguatkan legal standing dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan di masa depan? Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), serta pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legal standing Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan didasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia menguatkan legal standing dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan di masa depan dengan cara mengajukan judical review terhadap Undang-Undang Kepabeanan menyangkut legal standing dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan. Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu 1) Diharapkan adanya pengaturan yang jelas dan rinci mengenai wewenang Polri dan prosedur bidang penyidikan tindak pidana kepabeanan melalui revisi Undang-Undang Kepabeanan, dan 2) Untuk menghindarkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan, diperlukan peningkatan koordinasi dan pengawasan antar institusi yang terkait dalam penegakan hukum, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan.

1.  UEU-Master-22262-cover.Image.Marked.pdf - 395 KB
2.  UEU-Master-22262-halaman pengesahan.Image.Marked.pdf - 208 KB
3.  UEU-Master-22262-halaman persetujuan.Image.Marked.pdf - 178 KB
4.  UEU-Master-22262-halaman pernyataan.Image.Marked.pdf - 258 KB
5.  UEU-Master-22262-abstrak.Image.Marked.pdf - 124 KB
6.  UEU-Master-22262-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 398 KB
7.  UEU-Master-22262-daftar isi.Image.Marked.pdf - 118 KB
8.  UEU-Master-22262-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 129 KB
9.  UEU-Master-22262-bab1.Image.Marked.pdf - 226 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN