YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN WASIAT WAJIBAH

Kesimpulan penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang berorientasi pada konstekstualitas lebih berkeadilan. Kontekstualitas hakim dilakukan melalui interpretasi teks hukum dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan atau permohonan para pihak yang berperkara. Yurisprudensi wasiat wajibah dapat dijadikan sebagai yuridiksi Pengadilan di Indonesia yang menganut civil law system. Hal ini dikarenakan landasan hukum yang digunakan Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan peraturan perundang-undangan melainkan hanya berbentuk Inpres. Penerapan ini merupakan contra legem sebagaimana diterapkan negara yang menganut common law system. Yurisprudensi wasiat wajibah dapat diterapkan pada perkara ahli waris pengganti, ahli waris anak angkat dan ahli waris beda agama di seluruh Peradilan Agama di Indonesia. Penelitian ini sependapat dengan Alec Stone (2004)Arthur Taylor von Mehren (2004) dan Majid Khadduri yang menyatakan bahwa interpretasi hukum merupakan metode atau solusi penyelesaian sengketa dalam peradilan yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian yang terdapat di dalam norma hukum. Kecenderungan terhadap teks hukum hanya memenuhi kepentingan administrasi dan prediktabilitas tanpa memperhatikan unsur keadilan, oleh karena itu diperlukan interpretasi hukum terhadap sumber hukum yang hanya memiliki konsep umum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sociological jurisprudence dan analisis menggunakan metode studi kasus.Sumber data primer didapat dari putusan-putusan Peradilan Agama yang berkenaan dengan perkara ahli waris pengganti, ahli waris anak angkat, dan ahli waris beda agama. Sumber sekunder didapat dari buku-buku, jurnal dan artikel yang mendukung penelitian ini.

1.  UEU-Journal-22307-11_1979.pdf - 526 KB

1. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN WASIAT WAJIBAH
   https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3114

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN