BITCOIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah bitcoin dapat dikategorikan sebagai alat tukar pembayaran di Indonesia dan Bagaimana legalitas hukum positif Indonesia dalam mengatur masalah bitcoin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. Bitcoin jelas tidak memenuhi syarat uang secara teori dan UU Mata Uang hanya mengakui rupiah sebagai alat tukar yang sah, dan berdasarkan UU Mata Uang, bitcointidak dapat dikatakan sebagai uang. Selain tidak dapat dikatakan sebagai uang bitcoinjuga tidak dapat dikatakan sebagai uang elektronik. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai alat tukar yang sah Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa bitcoin dan virtual currency lainnya bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga risiko terkait penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna bitcoin yang bersangkutan.

1.  UEU-Journal-22472-11_2038.pdf - 553 KB

1. BITCOIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
   https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/4287

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN